Rimanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan usulan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu cegah ISIS di Indonesia terlalu berlebihan.

"Permasalahan utama dari pemberantasan paham ekstrem yang utama adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Menurut Fahri, ISIS merupakan produk isu wilayah timur tengah sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. "Pemerintah jangan gugup. Jangan berlebihan impor isu timur tengah tidak ada relevansinya dengan Indonesia, kita punya tradisi Islam moderat yang kuat," ujarnya.

Fahri menjelaskan permasalahan radikalisme seperti ISIS bukan hanya terkait ideologi saja namun yang paling utama adalah ekonomi. Dia menilai pemerintah harus menguatkan sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Kesenjangan ekonomi adalah bom waktu dan itu yang harus diwaspadai," tegas pimpinan DPR itu.

Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menindak kelompok yang mendeklarasikan diri mendukung ISIS. Usulan ini untuk menindaklanjuti desakan Polri yang meminta pemerintah menetapkan ISIS sebagai organisasi terlarang.

http://m.nasional.rimanews.com/polit...S-di-Indonesia