Liputan6.com, Jakarta - Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), utang pemerintah melonjak menjadi Rp 3.089 triliun atau US$ 223,2 miliar. Posisi tersebut tertinggi sejak 17 tahun lalu yang masih senilai Rp 551,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah menambah pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 382,3 triliun atau sekitar US$ 27,6 miliar.

"Tambahan utang neto itu tumbuh 50,9 persen dibanding periode 2014 sebesar Rp 253,2 triliun," ujar Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Pertumbuhan utang ini seiring peningkatan di pos belanja infrastuktur, seperti belanja modal Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 45 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) 71,9 persen dan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bertumbuh 1.200 persen serta alokasi baru dana desa.

BACA JUGA
Pemerintah Kaji Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Yuan
Pemerintah Jokowi Stop Pinjaman Siaga dari Asing
Pemerintah Tumpuk Utang Rp 3.089 Triliun
Tercatat dalam laporan realisasi sementara sampai dengan akhir tahun lalu, total belanja negara sebesar Rp 1.810 triliun. Antara lain, belanja K/L sebesar Rp 724,3 triliun (belanja modal Rp 213,3 triliun), belanja non K/L Rp 462,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 623 triliun.

"Selain belanja negara Rp 1.810 triliun, ada juga pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp 70,4 triliun. Semua itu didanai dari pendapatan negara Rp 1.491,5 triliun dan utang Rp 382,3 triliun," jelasnya.

Dengan demikian, total outstanding utang pemerintah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.089 triliun. Sementara posisi di periode 2014, utang masih sebesar Rp 2.608,8 triliun dan melihat jauh ke belakang di periode 1998, posisi utang pemerintah baru mencapai Rp 551,4 triliun.


Sumur:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2407013/ini-bukti-utang-pemerintah-makin-membengkak-tiap-tahun

Ati2 gan, bisul aja klo bengkak lama2 meletus.... Ntar yang bayar siapa ya kita2 juga