Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan munculnya terorisme tidak bisa dilepaskan dari masalah soal kemakmuran dan keadilan sosial.
“Pak Prabowo bilang apabila negara makmur dan adil maka rayuan atau bujukan ajaran fundamentalisme atau sesat tak mudah bisa mempengaruhi masyarakatnya, generasi mudanya,” kata politikus Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo kepada CNN Indonesia.com, Sabtu (16/1).

Keponakan Prabowo itu mengatakan bahwa Prabowo saat ditanya masalah terorisme juga menegaskan persoalan terorisme bisa tumbuh subur di tengah keputusasaan dan kemiskinan. Kalaupun ada kelompok kelas menengah atau kalangan terpelajar terjerat ajaran terorisme hal itu disebabkan oleh adanya masalah ketidakadilan dalam sosial.

“Orang terpelajar atau orang yang secara ekonomi berkecukupan bisa saja terpengaruh paham terorisme karena kekecewaan atas ketidakadilan sosial,” ujar Aryo mengutip pernyataan Prabowo yang saat ini sedang berada di Belanda.

Aryo menambahkan bahwa Prabowo sejauh ini mempercayai penuh aparat keamanan dalam menindak tegas pelaku-pelaku teror sampai tuntas melalui proses hukum.

Siap bantu penuh

Prabowo siap memberi dukungan total kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya memerangi terorisme di Tanah Air.

“Pak Prabowo sejak dulu sampai sekarang konsisten memberi dukungan penuh ke pemerintah. Apapun yang dibutuhkan pemerintah untuk memberantas dan memerangi terorisme Pak Prabowo siap membantu,” tutur Aryo.

Bantuan dan dukungan yang diberikan, kata Aryo, termasuk soal pendanaan yang dibutuhkan pemerintah. “Dukungan Pak Prabowo dalam bentuk nyata,” ucap Aryo yang duduk di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Aryo menyatakan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang fraksinya ketiga terbesar di DPR mendukung peningkatan anggaran untuk pemerintah dalam memerangi terorisme. “Berbagai hal yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas intelijen Gerindra akan membantu memenuhinya,” kata dia.

Gerindra, ujar Aryo, juga merespons positif keinginan pemerintah yang mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Hari Senin nanti kami di DPR akan membicarakan soal itu,” ucapnya. (obs)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...-dan-keadilan/