- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Awas, “Tipuan” ala Enron Bisa Ditiru Freeport Indonesia


TS
zitizen4r
Awas, “Tipuan” ala Enron Bisa Ditiru Freeport Indonesia
Awas, “Tipuan” ala Enron Bisa Ditiru Freeport Indonesia

Petinggi Freeport dan Sudirman Said (liputan6)
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyouno, mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT Freeport Indonesia menggunakan cara-cara Enron Corp dalam hal memanipulasi laporan keuangan.
“Bukan tidak mungkin Freeport Indonesia juga akan mirip dengan Enron, yang juga melakukan hal yang sama, baik dari sisi laporan keuangan yang selalu untung besar, serta masih banyaknya kandungan di area yang dikelola Freeport Indonesia,” papar Arief Poyuono.
Menurut Arief, laporan produksi dan keuangan Freeport Indonesia selama bertahun-tahun beroperasi di Indonesia sangat tertutup. “Tahun ini Freeport Indonesia telah jatuh tempo untuk mendivestasi sahamnya sebesar 10,46% senilai 1,7 milyar USD, dan pemerintah RI mempunyai option untuk membelinya,” kata Arief.
Kata Arief, belajar kasus Enron Corp, sebuah perusahaan yang begerak di gas alam yang berdiri tahun 1932 di Omaha USA, yang tahun 2001 mengumumkan membukukan pendapatan hingga 100 milyar USD, secara tiba-tiba bangkrut tahun 2002 karena adanya manipulasi laporan keuangan dengan tujuan investor tetap percaya dan tertarik terhadap saham Enron.
Arief mengingatkan, Freeport itu perusahaan tambang yang produksinya bergantung pada kandungan yang ada dan akan habis pada waktu tertentu. “Artinya [url]dahttp://www.intelijen.co.id/awas-tipuan-ala-enron-bisa-ditiru-freeport-indonesia/ri[/url] tahun ke tahun keuntungan Freeport akan terus berkurang,” papar Arief.
Kata Arief, pemerintah RI tidak gampang membeli saham Freeport, sebab adanya asimetri informasi terkait jumlah keuntungan dan produksi Freeport.
“Jika tidak hati-hati pemerintah atau Antam justru akan mengalami kerugian besar, apalagi Freeport Indonesia bukan perusahaan terbuka, artinya data-data laporan keuangan dan produksinya tetap tidak dapat diakses setiap tahunnya,” papar Arief.
Menurut Arief, pemerintah tak perlu terpancing hanya karena bisnis Freeport Indonesia itu bisnis tambang emas yang dikira akan memberikan keuntungan yang banyak, padahal sejak tahun 1967 lahan Freeport Indonesia diekploitasi dan mungkin saja kandungan tambangnya sudah berkurang banyak.
http://www.intelijen.co.id/awas-tipu...ort-indonesia/
Freeport Tolak Buka Perhitungan Saham
JUM'AT, 15 JANUARI 2016 | 17:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Freeport McMoran Inc enggan membeberkan dasar perhitungan divestasi 10,64 persen saham yang ditawarkan kepada pemerintah. Perusahaan tambang asal Arizona ini bakal membuka valuasi setelah kesepakatan divestasi tercapai.
"Freeport sudah menyerahkan laporan valuasi. Akan kami publikasikan jika kesepakatan divestasi 10,64 persen antara Freeport dan pemerintah sudah tercapai," ujar juru bicara Freeport McMoran, Erick Kinneberg, melalui surat elektronik, Jumat, 15 Januari 2016.
Erick tidak menjelaskan alasan keengganan publikasi nilai saham ini. Namun, berdasarkan surat penawaran yang diterima Kementerian Energi, total aset Freeport dihargai US$ 16,2 miliar.
Freeport McMoran tetap memegang janji melakukan divestasi sebesar 30 persen dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Diketahui saat ini pihak Indonesia sudah memiliki 9,36 persen saham pemerintah.
Kata Erick, janji dilaksanakan dalam rangka memuluskan perpanjangan operasi hingga 2041. Padahal, pemerintah belum memutuskan persetujuan kelanjutan operasi setelah berakhirnya Kontrak Karya pada 2021 mendatang. "Ini juga dalam rangka renegosiasi kontrak karya."
Sementara itu, Freeport Indonesia enggan berkomentar soal nilai saham yang akan dilepas. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan semua informasi terkait dengan divestasi bakal dijawab pemegang saham mayoritas, yakni Freeport McMoran.
http://bisnis.tempo.co/read/news/201...hitungan-saham
Harga Dinilai Kemahalan, Pemerintah Hati-hati Putuskan Pembelian Saham Freeport
Kamis, 14 Januari 2016 | 17:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menunjukkan sikap sangat hati-hati dalam merespons penawaran divestasi saham yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
Besarnya biaya yang harus dirogoh negara untuk 10,64 persen kepemilikan saham di raksasa tambang Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu alasan krusial. (Baca: Penawaran Divestasi Freeport Rp 23,63 Triliun, Masih Minatkah BUMN?) dan Rizal Ramli: Saham Freeport Super Mahal
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil selaku Ketua Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait rencana pembelian saham divestasi.
“Saya koordinasi dengan Kementerian BUMN dulu. Itu kan menyangkut duit yang banyak sekali,” kata Sofyan ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Selain menyangkut anggaran dalam jumlah besar, Sofyan bilang pembelian divestasi saham Freeport perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan pihak Freeport telah mengirimkan surat penawaran resmi kepada Menteri ESDM, Sudirman Said, kemarin Rabu (13/1/2016).
“Mereka telah menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban PP 77 tahun 2014, di mana mereka harus menawarkan saham sebesar 10,64 persen,” kata Bambang, Kamis.
Dia menjelaskan lebih lanjut, nilai 100 persen saham Freeport diklaim mencapai 16,2 miliar dollar AS atau setara Rp 225,18 triliun. Dengan demikian nilai saham 10,64 persen besarnya yaitu 1,7 miliar dollar AS atau setara Rp 23,63 triliun (kurs 13.900).
Bambang bilang, pemerintah akan menunjuk penilai independen untuk menghitung nilai wajar saham yang ditawarkan.
“Proses selanjutnya, berdasarkan valuasi yang dilakukan pemerintah, tim atau pihak independen akan menyampaikan dan bertemu dengan tim Freeport, untuk menyepakati harga dan diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak,” pungkas Bambang.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Saham.Freeport
Pembeli Saham Freeport Senilai Rp 23 Triliun Masih Buram
15 Jan 2016 at 18:52 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Akuisisi 10,64 persen atas PT Freeport Indonesia oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih buram.
Padahal perusahaan tambang emas ini sudah mengajukan penawaran divestasi saham dengan nilai penawaran US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,67 triliun. Pemerintah punya waktu 60 hari sejak pengajuan harga untuk mengambilalih saham tersebut.
Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengungkapkan, pemerintah sedang menghitung dari nilai saham yang ditawarkan Freeport Indonesia.
Hasilnya, akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam bentuk rapat koordinasi.
"Masih ada waktu 60 hari sejak kemarin, ini kami lagi hitung. Nanti dibicarakan dulu dengan Kementerian Keuangan dan pasti akan dibawa ke sini (kantor Menko Perekonomian), untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden," ujar Montty di kantornya, Jakarta, Jumat (15/1/2016).
Montty menuturkan, ada beberapa opsi akuisisi saham Freeport Indonesia, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, maupun lewat BUMN.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN sudah menunjuk PT Antam Tbk dan PT Inalum untuk mencaplok saham anak usaha Freeport McMoran itu.
"Bisa dianggarkan kok di APBN-P 2016, tinggal dicari posnya. Itu tidak masalah, Kan nanti yang dapat manfaat pemerintah atau BUMN juga. Jadi tinggal harganya saja berapa," ujar dia.
Dengan nilai pengajuan harga saham hingga Rp 23 triliun, Montty bilang, BUMN harus membentuk atau mendirikan konsorsium perusahaan pelat merah yang akan mampu mengelola tambang emas dan mineral Freeport Indonesia di Papua.
"Jangan cuma satu BUMN yang ambil, bentuk semacam konsorsium. Uangnya tidak akan cukup kalau cuma satu BUMN. Yang penting kesiapan kita mengelola nantinya tambang Freeport," kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengaku, belum melihat surat resmi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai tindaklanjut penawaran harga saham dari Freeport Indonesia.
"Saya belum lihat surat Menteri ESDM. Nanti kita perlu membahas terlebih dulu untuk keputusan membeli atau tidaknya dengan harga berapa dan siapa yang akan ambil (caplok saham Freeport)," ujar Sony.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku tidak ada anggaran dalam APBN 2016 untuk membeli saham Freeport. "Tidak ada anggarannya," ujar Bambang.
http://bisnis.liputan6.com/read/2413...un-masih-buram
---------------------------------------
Pikir dulu sebelum belanja ....

Petinggi Freeport dan Sudirman Said (liputan6)
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyouno, mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT Freeport Indonesia menggunakan cara-cara Enron Corp dalam hal memanipulasi laporan keuangan.
“Bukan tidak mungkin Freeport Indonesia juga akan mirip dengan Enron, yang juga melakukan hal yang sama, baik dari sisi laporan keuangan yang selalu untung besar, serta masih banyaknya kandungan di area yang dikelola Freeport Indonesia,” papar Arief Poyuono.
Menurut Arief, laporan produksi dan keuangan Freeport Indonesia selama bertahun-tahun beroperasi di Indonesia sangat tertutup. “Tahun ini Freeport Indonesia telah jatuh tempo untuk mendivestasi sahamnya sebesar 10,46% senilai 1,7 milyar USD, dan pemerintah RI mempunyai option untuk membelinya,” kata Arief.
Kata Arief, belajar kasus Enron Corp, sebuah perusahaan yang begerak di gas alam yang berdiri tahun 1932 di Omaha USA, yang tahun 2001 mengumumkan membukukan pendapatan hingga 100 milyar USD, secara tiba-tiba bangkrut tahun 2002 karena adanya manipulasi laporan keuangan dengan tujuan investor tetap percaya dan tertarik terhadap saham Enron.
Arief mengingatkan, Freeport itu perusahaan tambang yang produksinya bergantung pada kandungan yang ada dan akan habis pada waktu tertentu. “Artinya [url]dahttp://www.intelijen.co.id/awas-tipuan-ala-enron-bisa-ditiru-freeport-indonesia/ri[/url] tahun ke tahun keuntungan Freeport akan terus berkurang,” papar Arief.
Kata Arief, pemerintah RI tidak gampang membeli saham Freeport, sebab adanya asimetri informasi terkait jumlah keuntungan dan produksi Freeport.
“Jika tidak hati-hati pemerintah atau Antam justru akan mengalami kerugian besar, apalagi Freeport Indonesia bukan perusahaan terbuka, artinya data-data laporan keuangan dan produksinya tetap tidak dapat diakses setiap tahunnya,” papar Arief.
Menurut Arief, pemerintah tak perlu terpancing hanya karena bisnis Freeport Indonesia itu bisnis tambang emas yang dikira akan memberikan keuntungan yang banyak, padahal sejak tahun 1967 lahan Freeport Indonesia diekploitasi dan mungkin saja kandungan tambangnya sudah berkurang banyak.
http://www.intelijen.co.id/awas-tipu...ort-indonesia/
Quote:
Freeport Tolak Buka Perhitungan Saham
JUM'AT, 15 JANUARI 2016 | 17:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Freeport McMoran Inc enggan membeberkan dasar perhitungan divestasi 10,64 persen saham yang ditawarkan kepada pemerintah. Perusahaan tambang asal Arizona ini bakal membuka valuasi setelah kesepakatan divestasi tercapai.
"Freeport sudah menyerahkan laporan valuasi. Akan kami publikasikan jika kesepakatan divestasi 10,64 persen antara Freeport dan pemerintah sudah tercapai," ujar juru bicara Freeport McMoran, Erick Kinneberg, melalui surat elektronik, Jumat, 15 Januari 2016.
Erick tidak menjelaskan alasan keengganan publikasi nilai saham ini. Namun, berdasarkan surat penawaran yang diterima Kementerian Energi, total aset Freeport dihargai US$ 16,2 miliar.
Freeport McMoran tetap memegang janji melakukan divestasi sebesar 30 persen dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Diketahui saat ini pihak Indonesia sudah memiliki 9,36 persen saham pemerintah.
Kata Erick, janji dilaksanakan dalam rangka memuluskan perpanjangan operasi hingga 2041. Padahal, pemerintah belum memutuskan persetujuan kelanjutan operasi setelah berakhirnya Kontrak Karya pada 2021 mendatang. "Ini juga dalam rangka renegosiasi kontrak karya."
Sementara itu, Freeport Indonesia enggan berkomentar soal nilai saham yang akan dilepas. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan semua informasi terkait dengan divestasi bakal dijawab pemegang saham mayoritas, yakni Freeport McMoran.
http://bisnis.tempo.co/read/news/201...hitungan-saham
Harga Dinilai Kemahalan, Pemerintah Hati-hati Putuskan Pembelian Saham Freeport
Kamis, 14 Januari 2016 | 17:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menunjukkan sikap sangat hati-hati dalam merespons penawaran divestasi saham yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
Besarnya biaya yang harus dirogoh negara untuk 10,64 persen kepemilikan saham di raksasa tambang Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu alasan krusial. (Baca: Penawaran Divestasi Freeport Rp 23,63 Triliun, Masih Minatkah BUMN?) dan Rizal Ramli: Saham Freeport Super Mahal
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil selaku Ketua Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait rencana pembelian saham divestasi.
“Saya koordinasi dengan Kementerian BUMN dulu. Itu kan menyangkut duit yang banyak sekali,” kata Sofyan ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Selain menyangkut anggaran dalam jumlah besar, Sofyan bilang pembelian divestasi saham Freeport perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan pihak Freeport telah mengirimkan surat penawaran resmi kepada Menteri ESDM, Sudirman Said, kemarin Rabu (13/1/2016).
“Mereka telah menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban PP 77 tahun 2014, di mana mereka harus menawarkan saham sebesar 10,64 persen,” kata Bambang, Kamis.
Dia menjelaskan lebih lanjut, nilai 100 persen saham Freeport diklaim mencapai 16,2 miliar dollar AS atau setara Rp 225,18 triliun. Dengan demikian nilai saham 10,64 persen besarnya yaitu 1,7 miliar dollar AS atau setara Rp 23,63 triliun (kurs 13.900).
Bambang bilang, pemerintah akan menunjuk penilai independen untuk menghitung nilai wajar saham yang ditawarkan.
“Proses selanjutnya, berdasarkan valuasi yang dilakukan pemerintah, tim atau pihak independen akan menyampaikan dan bertemu dengan tim Freeport, untuk menyepakati harga dan diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak,” pungkas Bambang.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Saham.Freeport
Pembeli Saham Freeport Senilai Rp 23 Triliun Masih Buram
15 Jan 2016 at 18:52 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Akuisisi 10,64 persen atas PT Freeport Indonesia oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih buram.
Padahal perusahaan tambang emas ini sudah mengajukan penawaran divestasi saham dengan nilai penawaran US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,67 triliun. Pemerintah punya waktu 60 hari sejak pengajuan harga untuk mengambilalih saham tersebut.
Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengungkapkan, pemerintah sedang menghitung dari nilai saham yang ditawarkan Freeport Indonesia.
Hasilnya, akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam bentuk rapat koordinasi.
"Masih ada waktu 60 hari sejak kemarin, ini kami lagi hitung. Nanti dibicarakan dulu dengan Kementerian Keuangan dan pasti akan dibawa ke sini (kantor Menko Perekonomian), untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden," ujar Montty di kantornya, Jakarta, Jumat (15/1/2016).
Montty menuturkan, ada beberapa opsi akuisisi saham Freeport Indonesia, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, maupun lewat BUMN.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN sudah menunjuk PT Antam Tbk dan PT Inalum untuk mencaplok saham anak usaha Freeport McMoran itu.
"Bisa dianggarkan kok di APBN-P 2016, tinggal dicari posnya. Itu tidak masalah, Kan nanti yang dapat manfaat pemerintah atau BUMN juga. Jadi tinggal harganya saja berapa," ujar dia.
Dengan nilai pengajuan harga saham hingga Rp 23 triliun, Montty bilang, BUMN harus membentuk atau mendirikan konsorsium perusahaan pelat merah yang akan mampu mengelola tambang emas dan mineral Freeport Indonesia di Papua.
"Jangan cuma satu BUMN yang ambil, bentuk semacam konsorsium. Uangnya tidak akan cukup kalau cuma satu BUMN. Yang penting kesiapan kita mengelola nantinya tambang Freeport," kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengaku, belum melihat surat resmi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai tindaklanjut penawaran harga saham dari Freeport Indonesia.
"Saya belum lihat surat Menteri ESDM. Nanti kita perlu membahas terlebih dulu untuk keputusan membeli atau tidaknya dengan harga berapa dan siapa yang akan ambil (caplok saham Freeport)," ujar Sony.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku tidak ada anggaran dalam APBN 2016 untuk membeli saham Freeport. "Tidak ada anggarannya," ujar Bambang.
http://bisnis.liputan6.com/read/2413...un-masih-buram
---------------------------------------
Pikir dulu sebelum belanja ....
Diubah oleh zitizen4r 17-01-2016 07:43
0
4.9K
15


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan