Usulan Badan Intelijen Negara (BIN) yang meminta kewenangan baru untuk menangkap terduga teroris pasca teror Sarinah pada Kamis (15/1/2016) dinilai tidak kontekstual dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua SETARA Institute Hendardi melalui keterangan persnya di Jakarta, Jumat (15/1/2016).

"Ketidakmampuan BIN mendeteksi potensi teror bukan karena keterbatasan kewenangan tetapi karena kinerja institusi ini yang belum optimal," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan BIN tak seenaknya meminta kewenangan setiap terjadinya peristiwa teror di Tanah Air.

"Isu utamanya adalah koordinasi antar institusi penegak hukum dan intelijen. Tugas BIN itu mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menindak. Jadi elemen vitalnya ada pada koordinasi," ucapnya.

Ia menambahkan apabila BIN bergerak sendiri dalam menghadapi terorisme, maka lembaga spionase pimpinan Sutiyoso itu akan mengalami kesulitan.

"Gejala BIN jalan sendiri tampak jelas dalam penanganan kelompok Din Minimi di Aceh," tandasnya.


sumber : http://nasional.inilah.com/read/deta...sme-bin-ngawur