Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkhawatirkan motif tertentu dalam pengangkatan mantan Plt KPK, Johan Budi, sebagai juru bicara Presiden. Johan Budi diangkat jadi jubir Jokowi agar istana bisa leluasa mengendalikan KPK.

"Saudara Johan Budi akan dilema. Dia harus bicara sebagai orang Presiden dan dia juga harus ingat 10 tahun pengorbanan sebagai alumni KPK. Ini akan mengalami konflik batin," kata Abdullah, Rabu (13/1/2016).

Namun, Abdullah mengaku tetap menghormati keputusan Jokowi sebab hal itu adalah hak prerogatif Presiden. "Pertama, itu kan hak prerogatif Presiden, angkat siapa saja dan memberhentikan siapa saja. Karena kita (menganut) sistem presidensiil," tuturnya.

Di sisi lain dia juga mempertanyakan musabab pengangkatan mantan jubir KPK itu, apakah ide itu berasal dari Presiden sendiri atau dari bisikan dari orang-orang sekitar.

"Sehingga kalau motifnya itu karena menginginkan orang baik membantu Kabinet dan Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi, itu bagus," ungkapnya.

Abdullah berharap kepada Johan Budi tidak dijadikan alat Jokowi untuk melakukan intervensi KPK, namun sebaliknya.

"Mudah-mudahan Saudara Johan Budi datang ke sana bukan sebagai alat dari Presiden Jokowi untuk intervensi KPK. Tapi alat KPK untuk intervensi Presiden. Ketika kalau ada kebijakan pemerintah atau Presiden yang mengganggu KPK, Pak Johan Budi harus muncul," pungkasnya.

http://www.posmetro.info/2016/01/joh...ir-jokowi.html