Jakarta - Terkait dengan penyelamatan aset negara, KPK menyebut bahwa sejumlah aset milik Pemda DKI banyak yang 'menghilang'. KPK pun akan menjalin kerja sama dengan Pemda DKI untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada negara.

"Ke depan akan kerja sama dengan Pemda DKI," ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika berbincang dengan awak media di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).

Aset-aset milik Pemda tersebut seringkali diklaim oleh swasta atau perseorangan untuk kepentingan pribadi. Namun sayangnya Pahala tidak menyebut secara detail aset apa saja yang hilang dan berapa nilainya.

"Karena beberapa dari aset Pemda tiba-tiba menghilang dan sah secara hukum," kata Pahala.

Sebelumnya, Pahala menyebut bahwa KPK kerap membantu sejumlah lembaga dan institusi lain terkait penyelamatan aset negara. Salah satu institusi pemerintah yang memiliki banyak aset dan seringkali diklaim tersebut adalah PT KAI.

"Jadi ada tanah diserobot, tanah BUMN diserobot swasta atau ada juga aset yang diubah statusnya sehingga bisa dibeli pegawai atau ditempati pensiunan tetapi enggak mau pindah juga. PT KAI yang paling banyak asetnya di seluruh Indonesia. Kalau ada yang janggal akan dilakukan upaya-upaya, biasanya somasi dengan menyatakan secara hukum ini punya pemda atau BUMN atau BUMD. Karena biasanya ada yang sengaja mengubah, diturunkan kelasnya supaya bisa dibeli sehingga penjualannya batal," kata Pahala.

Pahala menyebut untuk penyelamatan aset negara pada tahun 2014, KPK telah membantu penyelamatan aset berupa tanah senilai Rp 5,2 triliun dan bangunan senilai Rp 173 miliar dari 6 instansi dan BUMN. Sementara untuk tahun 2015 tengah dihitung.


sumber : KPK Sebut Sejumlah Aset Pemda DKI Tiba-tiba Hilang
http://news.detik.com/read/2016/01/1...ba-tiba-hilang

Ati2 buat agan2 yang dulu beli properti milih Pemda,BUMN atau BUMD,bisa-bisa ditarik lagi tuh aset...:-P
Sebenernya sih yang seperti ini dah banyak banget kasus nya,biasanya para pegawai tsb memohon untuk adanya pemutihan dr instansi terkait dan oknum2 instansi tsb memberikan lampu hijau untuk permohonan tsb...
Sekarang menurut agan2 sekalian,hal2 kaya begini secara norma hukum atau sosial apakah sesuai?
IMHO hal2 seperti ini sangat tidak etis,karena memang aset2 Instansi tersebut pasti sudah dipikirkan matang2 untuk pengembangan lebih lanjut dr Instansi2 tsb...lha koq malah dijadiin ladang jual-beli...
Mohon pendapat agan2 sekalian kalo opini saya salah...


rgds...:-)