Masuk layanan Netflix ke Indonesia bagai satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi banyak yang menyambut kedatangan Netflix serta menganggapnya sebagai terobosan teknologi di Indonesia. Disisi lain ada pula beberapa pihak yang justru mengkhawatirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan Netflix.

Dalam artikel ini ane akan mengajak agan-agan untuk menyimak beberapa hal yang dianggap menjadi kendala jika Netflix nantinya resmi masuk ke Indonesia. Kendala-kendala ini bervariasi mulai dari undang-undang yang harus diikuti atau persaingan dengan TV berbayar lokal.

Salah satu kendala yang ditakutkan dari keberadaan Netflix adalah jika nantinya perusahaan tersebut tidak membayar pajak. Salah satu pengamat telekomunikasi Indonesia yaitu Heru Sutardi sempat mengutarakan pendapatnya mengenai hal ini dalam wawancaranya dengan arena LTE. Menurutnya jika Netflix sama sekali tidak memiliki kantor fisik maka artinya Netflix juga tidak membayar pajak ke Indonesia.

"Bahkan jika telah merugikan. Kalau TV berlangganan mereka juga sebagai penyedia bayar pajak, ada kantornya di sini, kalau mereka (Netflix) kan tidak ada kontribusinya hanya menyedot sumber daya keuangan kita saja sama seperti OTT asing lainnya" Ucapnya. Agan-agan bisa membaca penjelasannya lebih lanjut disini.

Layaknya saluran luar seperti HBO dan FOX, masalah utama Netflix yang selalu diperdebatkan adalah konten-konten yang ditayangkan. Coba Kotakers tengok serial televisi barat seperti Game of Thrones. Serail televisi populer HBO ini tidak hanya dipenuhi oleh adegan dewasa saja namun juga kata-kata kasar yang ditakutkan memiliki dampak negatif bagi para penontonnya. Seperti yang diutarakan oleh komisioner Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardianto bahwa diperlukan diperlukan sistem sensor yang jelas jika Netflix benar ingin masuk ke Indonesia.

Menjawab pernyataan tersebut, Rommy mengatakan pengaturan Netflix di Indonesia penentunya adalah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). LSF katanya hanya mengatur bagian dari sistem Netflix secara umum. "Kalau soal Netflix, bolanya ada di Kominfo. Jika menyangkut operatornya, maka domainnya Kominfo. Jika kontennya, maka LSF," Ucap Rommy kepada Viva. Kotakers bisa membaca artikelnya disini.

Banyak yang beranggapan bahwa masuknya Netflix dapat menekan angka pembajakan di Indonesia. Agan-agan pastinya sudah tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dilabel sebagai negara pembajak terutama oleh negara barat. Hal ini karena masih disebabkan masih lemahnya penegakkan hukum hak cipta. Harapan dengan masuknya Netflix adalah orang-orang Indonesia alih-alih membeli produk film bajakan nantinya akan beralih menggunakan Netflix karena harganya yang sesuai dengan kantong.

Pendapat berbeda justru diutarakan oleh Aditya Haikal selaku Head of Marketing MNC PlayMedia. Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia, Aditya justru mengatakan bahwa Netflix tidak akan dapat menekan pembajakan film di Indonesia. "Karena materi film yang dibajak adalah film yang masih atau sangat baru tayang di bioskop. Sedangkan Netflix jeda tayangnya paling cepat 6 bulan setelah tayang bioskop," Ucap Aditya kepada CNN Indonesia. Agan-agan bisa membaca artikelnya secara lengkap disini.

Pada artikel sebelumnya kru KotGa sempat membicarakan mengenai ongkos berlangganan Netflix. Apabila dibandingkan dengan layanan TV berbayar lokal maka harga yang dipatok oleh Netflix tergolong sangat murah. Tiga paket yang disediakan Netflix semuanya memiliki range harga dari 109 ribu sampai dengan 169 ribu. Acara televisi yang dapat ditonton juga tidak dibatasi. Sekarang coba Kotakers bandingkan dengan paket yang ditawarkan oleh layanan TV berbayar lokal. Selain harganya yang lebih mahal, paket-paket yang ditawarkan juga membatasi tayangan-tayangan apa yang bisa ditonton dan yang tidak.

"Penyedia TV kabel atau TV berlangganan harap segera menurunkan harga dan tidak memecah tayangan utama lewat paket yg ragamnya banyak dan agak tricky. Karena meski ada layanan yang di bawah Rp 100 ribu tapi untuk bisa menerima tayangan yang top apakah film, sport, termasuk siaran dari korea, jepang, harganya bisa 350 ribuan" Ucap Heru Sutardi dalam wawancaranya dengan arena LTE. Kotakers bisa membaca artikelnya disini.

Sama seperti perusahaan asing yang akan mendirikan perusahaannya di Indonesia, Netflix juga harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan keterangan Chief Lembaga Riset Sharing Vision Dimitri Mahayana, sebagai penyelenggara layanan elektronik untuk publik, Netflix wajib mengikuti peraturan pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Beberapa aturan yang disoroti oleh Dimitri adalah perlunya sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.

Isi dari undang-undang lain yang dibicarakan oleh Dimitri kepada Detik.com bisa Kotakers baca disini.