Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyayangkan visi misi pemerintahan Indonesia yang selalu berubah setiap berganti pemimpin. Dia mengibaratkannya bagai berdansa.

"Ganti pemimpin, ganti visi. Lama-lama saya berpikir Indonesia senang dansa. Kapan benar 5 tahun, dia maju. Kapan kurang bener, dia mundur lagi," kata Mega dalam pidato politiknya saat Rakernas I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Mega mengungkapkan bagaimana ketika dia menjabat sebagai Presiden ke-5 RI dan memutuskan pemilu presiden berjalan secara langsung. Yang disesalkan adalah pemilu bukan menjadi ajang demokrasi bagi rakyat, namun justru menjadi pertarungan visi dan misi tiap 5 tahun.

"Maju mundur seperti tangan saya mungkin masih baik. Tapi maju 1 langkah seperti poco-poco, lalu mundur 10 langkah. Itukah yang Indonesia inginkan?" tanya Mega retoris.

Menurut Mega, sudah saatnya visi dan misi personal dan kedaerahan diubah dengan konsep pembangunan nasional jangka panjang. Tidak boleh rencana pembangunan berubah saat berganti pemimpin.

"Sudah saatnya bangsa ini memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga yang tak kalah penting: bidang spiritual. Kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, untuk menjadi Indonesia Raya," ungkap Mega.

Mega bicara tentang overall planning atau perencanaan semesta. Ini sesuai dengan tema Rakernas PDIP yaitu "Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana' . Visi pembangunan itu harus berjalan secara berkelanjutan.

"Suatu perencanaan semesta yang tidak hanya diletakkan untuk lima tahunan masa jabatan eksekutif daerah maupun pusat. Pembangunan Semesta membutuhkan perencanaan semesta, guna melihat Indonesia secara utuh; memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tak bercerai berai," pungkasnya.

Rakernas I PDIP ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Ada pula deretan menteri, pimpinan lembaga negara, dan ketum parpol pendukung pemerintah.
(imk/dhn)