Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap penanggulangan kemiskinan di Jabar terkoordinasi.

Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan salah satu tindakan antisipatif untuk menyiasati penyerapan anggaran dengan tidak melanggar undang- undang, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat sasaran.

Menurutnya pada 2015 banyak hambatan pada penanggulangan kemiskinan ini, khususnya seiring terbitnya perubahan UU No 23 Tahun 2014, mengenai bantuan hibah. Sementara menurutnya, penanggulangan kemiskinan banyak bergerak pada bantuan tersebut.

“Selama 2015 ini, dengan adanya perubahan undang - undang 23 tahun 2014, maka sebetulnya ada beberapa yang harus kita lihat, anggaran tadi tidak terserap secara optimal karena ada perubahan tentang masalah hibah. Sehingga tidak terserap semua, ternyata benar angka kemiskinan bertambah, meningkat 0,39% untuk tahun 2015,” katanya, Jumat (8/1/2016).

Selain itu menurut Deddy, peningkatan kemiskinan salah satunya juga merupakan efek dari perlambatan ekonomi di 2015 lalu. Tentu bukan hanya mempengaruhi Jawa Barat, tetapi semua daerah.

"Akan tetapi, karena penduduk Jawa Barat besar, maka penambahan presentase kemiskinan sedikit saja, pengaruhnya besar. Maka rapat evaluasi ini merupakan sarana untuk menyusun strategi agar kedepannya di 2016, anggaran yang diemban pemerintah, dapat terserap secara optimal," ungkap Deddy.

Untuk itu ke depan, pihaknya bertekad akan menguatkan koordinasi dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan program apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten/kota di daerahnya masing – masing, untuk didukung Pemerintah Provinsi. Sehingga sinergi ini akan membawa pada sasaran yang tepat, akurat, dan efektif.

“Buat daerah lain (angka kemiskinan) mungkin bertambah 5% pun tidak tarasa, karena jumlahnya sedikit. Tapi untuk Jawa Barat 0,39% saja bertambahnya luar biasa,” ungkap Deddy.

“Nah di 2016 yang akan datang ini, kita sudah punya solusi bagaimana serapan anggaran tidak melanggar undang – undang dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu kita harus tahu program apa saja yang akan dibuat oleh Kabupaten/kota, tentang pengurangan kemiskinan di daerahnya masing –masing, di setiap BKPP yang ada. Sehingga betul-betul tepat sasaran, efektif. Kemudian bagaimana anggaran juga terserap secara optimal di 2016 untuk bisa mengurangi angka kemiskinan itu sendiri,” paparnya.
http://bandung.bisnis.com/m/read/201...-jawaban-demiz