PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Muaro Sijunjung-Logas-Lipatkain-Pekanbaru. Jalur ini akan terkoneksi dengan jalur kereta api Trans Sumatra Railways di sisi timur Pulau Sumatera, yang memanjang dari Aceh-Sumatera Utara-Riau-Jambi-Sumatera Selatan-Lampung yang sedang berlangsung pembangunannya saat ini.

Untuk mengaktifkan jalur yang sudah lama mati itu, PT KAI akan mengambil kembali lahan milik perusahaan tersebut yang kini sudah banyak ditempati masyarakat. Masyarakat yang sudah mendengar rencana tersebut mulai resah, khususnya warga Logas Muaro Sijunjung. Warga di Nagari Muaro, tepatnya di Jorong Subarangombak mengaku belum mendapatkan kepastian dari pihak terkait.

Kepala Jorong Subarangombak Efendi mengaku sudah mendengar kabar tentang pengaktifan jalur rel tersebut, dan sudah beberapa kali menghadiri rapat di kantor bupati bersama pihak terkait. Namun demikian, kejelasan tentang solusi bagi masyarakat dan waktu pasti pelaksanaan pembebasan rel tersebut hingga kini belum belum diketahuinya bersama warga.

“Belum ada kepastian kapan penggusuran akan dimulai di jalur rel kereta api itu. Kondisi ini tentu membuat warga sedikit khawatir karena rumah mereka akan digusur,” ungkapnya, kemarin.

Saat ini, di Jorong Subarangombak dan simpang Logas banyak terdapat rumah warga berdiri di atas tanah milik PT KAI. Bahkan Efendi sendiri mengakui rumahnya termasuk sasaran penggusuran. Logas dahulunya memang memiliki stasiun kereta api yang hingga kini masih terdapat tulisan Muaro 153. Di sini terdapat dua buah gerbong kereta yang sudah puluhan tahun berdiri dan dimanfaatkan warga sekitar. Satu dari dua gerbong tersebut ada yang disatukan dengan rumah warga.

Meski warga menyadari mereka telah membangun di atas tanah milik PT KAI, namun tetap berharap ada solusi terbaik yang tidak merugikan warga. Pengakuan tersebut diungkapkan WR, 48, pemilik usaha kedai nasi. WR mengatakan, jika bangunan miliknya digusur, dia ingin pemerintah menjadi pelindung bagi warganya dengan mencarikan solusi terbaik bagi semua pihak. “Kita tidak akan melawan jika memang harus digusur, namun harus ada solusi terbaik bagi kami dan warga lainnya,” katanya.

Sementara menurut denah dari PT KAI, ada sekitar 355 warga di beberapa nagari dan kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang terancam digusur dalam proses pembangunan jalur rel tersebut. Dari rincian yang masuk ke Dinas Perhubungan Infomrasi dan Komunikasi (Dishubinforkom) tercatat 30 rumah yang akan digusur di Kenagarian Limokoto, dan 20 rumah di Nagari Padanglaweh, Kecamatan Koto VII, 261 rumah di Kenagarian Muaro, dan 64 rumah di Padangsibusuk, Kecamatan Kupitan.

Kepala Dinas Perhubungan Sijunjung Ramler mengatakan, PT KAI memang akan membangun dan menghidupkan kembali rel kereta api tersebut, dan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sijunjung.

Sejauh ini, kata dia, rencana pembangunan rel kereta api lintas Sumatera tersebut masih perencanaan analisa dampak lingkungan (amdal). “Kemungkinan pembangunannya akan dimulai tahun ini,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa solusi dan sosialisasi tentang pembangunan tersebut tentu akan disampaikan kepada masyarakat, tapi bukan dalam bentuk ganti rugi.

Dijelaskannya bahwa pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera ini telah menjadi kesepakatan 5 gubernur di pulau Sumatera termasuk Sumbar. “Istilah ganti rugi sebenarnya tidak ada karena tanah tersebut merupakan milik negara (PT KAI),” kata dia.

Menurutnya, masyarakat akan diberikan upah bongkar jika memiliki bangunan rumah permanen sebesar Rp 250 ribu per meter. Jika rumah semi permanen diberikan Rp 200 ribu per meter. “Area yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta ini sebesar 20 meter dari as jalan, tapi dengan melihat kondisi, kemungkinan menjadi sekitar 9 meter dari as jalur rel kereta,” jelasnya.

Humas PT KAI Divre II Sumbar Zainir menyebutkan, untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut pihaknya hanya sebagai operator. “Kami tidak mengetahui berapa panjang dan rumah yang akan digusur serta biayanya karena itu dikerjakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan,” ujar Zainir.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumbar Amran mengatakan, tahun ini pihaknya bersama PT KAI akan mendeteksi persoalan yang ada di daerah tersebut, termasuk pembebasan lahan dan ganti rugi. “Kalau data itu sudah terhimpun semua oleh tim independen, maka pada April nanti diajukan usulan pembangunannya ke pemerintah dalam hal ini Kemenhub,” ujarnya.

Apabila semuanya selesai, kata Amran, diharapkan tahun 2017 tinggal dilakukan pengerjaan dan tahun 2018 bisa aktif kembali jalur kereta api yang dibangun sejak masa pendudukan Jepang tersebut. “Jalur kereta api ini untuk mengangkut orang dan barang, terkoneksi dengan jalur Trans Sumatera Railways,” jelasnya.

Ketua Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) Kurnia Khalik sebelumnya menyebutkan, pengaktifan kereta api di Sijunjung ini akan terhubung dengan jalur kereta api jalur Trans Sumatera Railways. Dampaknya akan memberikan keuntungan besar secara ekonomi, khususnya lalu lintas barang dan jasa ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang. “Teluk Bayur akan menjadi pelabuhan strategis di pantai barat Sumatera,” ujarnya. Pasalnya, Teluk Bayur akan menjadi pelabuhan yang strategis terletak di sisi barat pulau Sumatera dan terhubung langsung dengan jaringan kereta api di sepanjang sisi timur pulau Sumatera. “Sisi timur pulau Sumatera tahun 2025 diperkirakan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama pulau Sumatera dengan adanya jaringan kereta api Trans Sumatra Railways ini nantinya,” jelas dia.