Warga Madura Setuju Gratis
Merespon Usulan Gubernur Jatim Pakde Karwo kepada Presiden Jokowi untuk Menggratiskan Tarif Tol Jembatan Suramadu yang selama ini Tarif Suramadu Termahal di Indonesia
Kamis, 7 Jan 2016 | 03:15 WIB
 

 
INDONESIA PAGI, Surabaya - Usulan Gubernur Jawa Timur Soekarwo agar Presiden Joko Widodo menghapus tarif masuk tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) disambut baik semua kalangan, khususnya para tokoh dan wakil rakyat asal Madura. Bahkan para tokoh Madura yang tersebar di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar, kepada tim wartawan Indonesia Pagi Riko Abdiono dan Al qomaruddin, sangat mendukung dengan digratiskan tarif tol Suramadu, karena akan berdampak pada pembenahan sektor ekonomi di masyarakat Madura.

Saat ini, tarif tol Jembatan Suramadu dengan panjang 5,4 kilometer ini terbilang tarif tol paling mahal di Indonesia. Terlepas roda dua telah digratiskan oleh Presiden Joko Widodo saat Lebaran tahun 2015 lalu. Untuk tarif kendaraan roda empat yang masuk dalam golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) dipatok sekali masuk Rp 30.000. Untuk golongan II, skala truk menengah, dipatok Rp 45.000 (selengkapnya lihat grafis).

Sebetulnya, atas dasar itulah, sudah sejak lama, bahkan pada bulan April 2015 lalu, beberapa masyarakat Madura menuntut agar dibebaskan dari biaya masuk jembatan tol. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Jimhur Saros, bahwa tarif tol Suramadu termasuk termahal di Indonesia. Jadi sangat membebani kondisi ekonomi masyarakat empat kabupaten di Madura.

“Pada prinsipnya jembatan Suramadu itu tidak sama dengan Tol yang diberlakukan di Indonesia ini, karena jembatan Suramadu itu bukan Tol. Sehingga tidak layak lagi diberlakukan retribusi dan semacamnya jadi seharusnya dibebaskan. Dan juga kita lihat kondisi riil jembatan Suramadu ini adalah sebagai tol yang termahal di dunia,” ungkap Jimhur, pada bulan April 2015 lalu.

Nah, bak gayung bersambut, Selasa (5/1/2016) kemarin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk tarif tol Suramadu digratiskan. Sontak, langsung direspon positif oleh beberapa tokoh Madura mulai dari anggota DPR RI, anggota DPRD Jatim hingga tokoh masyarakat Madura.

Berdampak Ekonomi dan Wisata Madura

Salah satunya, Anggota DPR RI dari dapil Madura Nizar Zahro yang langsung menyatakan setuju jika Gubernur Jawa Timur Soekarwo serius mau mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden Jokowi soal Suramadu. Menurutnya, usulan Gubernur Soekarwo itu sebenarnya juga pernah dilontarkan beberapa tokoh Madura sejak tiga tahun lalu namun baru tariff sepeda motor yang dihapus Presiden. “Saya sangat setuju dengan usulan Gubernur itu, karena sebagian besar masyarakat Madura sudah menunggu juga,” ujar anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro, saat dihubungi Indonesia Pagi, via sambungan telepon, Rabu kemarin.

Selain itu, dengan dihapuskannya tarif tol Suramadu maka otomatis ekonomi dan pariwisata pulau Madura akan berkembang. Nizar mencontohkan, orang luar Madura jika mau kuliner di Madura selama ini membayar tol Rp 60 ribu untuk pulang pergi. Sedangkan harga makanan yang akan dibeli hanya Rp 15 ribu. “Ini kadang jadi pertimbangan tersendiri masyarakat untuk masuk ke Madura, nah kalau Suramadu gratis, pasti makin banyak wisatawan dan penggemar kuliner datang ke Madura,” ungkap anggota Komisi V DPR RI ini.

Pertimbangkan Keamanan dan Perawatan

Namun, kata Nizar, pemerintah juga perlu memperhatikan penanganan pasca tol Suramadu di gratiskan. Seperti perawatan Jembatan dananya dari mana. “Biaya perawatan Suramadu harus tetap dipikirkan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Pemkab,” ujar politisi Gerindra ini.

Begitu juga halnya dengan urusan keamanan. Jangan sampai setelah Suramadu gratis, tingkat kejahatan semakin meningkat. Seperti barang curian masuk ke Madura itu harus diantisipasi. “Saya yakin Presiden akan mempertimbangkan hal hal tersebut sebelum mencabut Perpres soal tariff Suramadu,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Timur asal Madura, Muhammad Bin Muafi Zaini juga sepakat bila Suramadu digratiskan. Karena pada dasarnya jika dikatakan bahwa jembatan suramadu yang sekarang bertarif Rp 30 ribu sekali masuk itu adalah salah satu cost tambahan yang membebani distribusi barang dimadura. Jika dihapuskan akan berdampak positif bagi kelancaran percepatan ekonomi di Madura. “Namun tidak hal itu tidak akan berdampak signifikan jika indikator hambatan lainnya tidak mendapatkan jalan pemecah,” jelas pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.

Koneksikan Angkutan Industri
Untuk itu, perlu ditata juga secara jelas tentang jalur ekonomi dari dan ke Madura. Diantaranya adalah konektifitas angkutan barang dari daerah industri atau pelabuhan perak ke Madura masih harus melewati sesaknya jalanan kota Surabaya yang sempit dan macet dan hanya bisa dilewati truk kecil. Selain itu indikator hambatan lain seperti disparitas pengembangan Madura yang selama ini terlihat lebih berorientasi pada madura pesisir selatan. Menjadikan madura pesisir utara tertinggal dari sisi pembangunan dan pengembangan ekonomi dan social. “Itu akhirnya pada skala indeks akumulatif, motor ekonomi hanya dipicu oleh separuh wilayah madura, separuh yang lain, yaitu Madura utara tidak kontributif,” papar politisi Partai Golkar ini.

Padahal, lanjut Gus Mamak, Madura pesisir utara menyimpan banyak potensi, baik SDM dan SDA yang melimpah. Selain itu masih ada beberapa hambatan besar, yang berperan terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi di madura saat ini. “Jika hambatan hambatan ini secara bersama sama dapat dihilangkan, saya yakin pertumbuhan ekonomi di madura akan bergerak dengan kencang. Jadi tidak sekedar menghapus tariff Suramadu saja,” pungkasnya.

Senada dengan dua anggota legislatif tersebut, bagi H Ali Badri, salah satu tokoh berpengaruh Madura, sudah sangat jauh hari meminta kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan biaya masuk Jembatan Suramadu.

“Sudah lama memohon kepada Presiden, barangkali nanti ada keputusan yang membebaskan biaya masuk jembatan Suramadu. Sebab kita jelas mempertimbangkan soal nilai ekonomis warga Madura yang ingin mengembangkan usahanya, baik dari Surabaya atau ke Madura,” jelas H. Ali Badri, kepada Indonesia Pagi, kemarin.

Bahkan, kolektor batu mulya itu menjelaskan, itu semua (permohonan ke Presiden, red) atas kepedulian terhadap warga Madura, maka beberapa tokoh sentral Madura bersepakat menulis surat permohonan kepada Presiden. Tujuannya, meminta Presiden mempertimbangan biaya masuk jembatan Suramadu.

Dia menambahkan, surat permohonan ke Presiden itu ditandatangi beberapa tokoh Madura, diantaranya, Rusman Hadi, Wismoyo, Ahmad Sucipto, Ari Sudewo, Ali Badri, H. Zaini. “Para Ulama dan para profesor-profesor juga ikut tandatangan,” ujarnya.

BPWS Siap Merawat
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mendukung usulan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menggratiskan tarif semua kendaraan yang melintasi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). BPWS menilai usulan itu dapat mengembangkan wilayah Madura.

Kepala Humas BPWS Faisal Yasir menyambut baik usulan Gubernur. Faisal mengatakan usulan itu sejalan dengan program BPWS. "Kita siap saja jika tetap diberi amanat perawatan," kata Faisal di Surabaya, Rabu (6/1/2016).

Faisal menilai pembebasan tarif jembatan dapat menggenjot aktivitas ekonomi di Madura. Ditambah lagi, kata Faisal, BPWS berencana mengembangkan area sekitar Suramadu menjadi pusat bisnis yang meliputi sentra pedagang kerajinan dan rest area.

"Saat ini pengembangan baru dimulai di kaki Suramadu Sisi Madura. Sedangkan sisi Surabaya, BPWS masih menunggu negoisiasi oleh pemerintah kota Surabaya," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk membebaskan biaya tol Suramadu untuk semua kendaran. Selain untuk menekan biaya produksi, juga untuk meningkatkan sistem perekonomian di Madura. rko/alq

http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Warga-Madura-Setuju-Gratis;c59b73729ce8319004e781cd80c3e02787bfcf5abbac0fb7041863c02abd047b

Dok rema tretan