PRESIDEN Joko Widodo tidak pernah menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi untuk memublikasikan hasil penilaian kinerja kementerian/lembaga.

"Memang Menpan dan Rebiro sudah pernah menyampaikan, tetapi tidak pernah ada perintah dari Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Ini bentuk kreativitas Profesor Yuddy," kata Sekretaris Kabibet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, laporan mengenai kinerja kementerian cukup diketahui Presiden dan Wakil Presiden. Pramono menegaskan pihak yang memiliki fungsi evaluasi ialah Kantor Staf Presiden, Seskab, dan Mensesneg sesuai dengan Keppres 23, 24, dan 25 Tahun 2015.

"Kantor Staf Presiden memberikan masukan kepada presiden sesuai monitoring dan evaluasi, dan itu sama sekali tidak diumumkan ke publik," tutur Pramono.

Politikus senior PDI Perjuangan itu berharap para menteri Kabinet Kerja tidak terpengaruh. "Apa yang sudah disampaikan ke publik tidak menjadi referensi utama karena sudah ada aturan mainnya. Kementerian/lembaga diminta konsentrasi melakukan tugas masing-masing.

"Sebelumnya, Menpan dan Rebiro Yuddy Chrisnandi merilis hasil evaluasi kementerian/lembaga. Dasar evaluasi ialah undang-undang dan instruksi presiden (Media Indonesia, 5/1). Tindakan politikus Partai Hanura itu mengundang kecaman sejumlah kalangan. Terlebih Yuddy menilai kinerja kementeriannya sendiri dengan nilai 77,00 (nilai BB).

Namun, Yuddy bergeming. Ia mengatakan ada delapan poin yang menjadi tolok ukur dalam penilaian akuntabilitas kinerja. "Diizinkan atau tidak (oleh Presiden) ini tugas konstitusi," kata Yuddy di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Kegaduhan baru
Dalam menanggapi langkah Yuddy, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan penilaian itu sebaiknya tidak dipublikasikan. "Kalau dipublikasikan, membuat kegaduhan baru," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Zulkifli menceritakan, selama lima tahun ia menjadi menteri, hasil penilaian biasanya dibahas dalam sidang kabinet.

"Kalau dipublikasikan, ada pertanyaan, kok yang menyurvei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah," tutur mantan menteri kehutanan itu.

Terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo sedikit kesal dengan rapor terburuk yang disandang-nya, yakni 50,02 (nilai CC). "Ta-nyakan saja ke Menpan Rebiro kenapa kejaksaan ditempatkan paling buncit. Padahal kita sudah kerja siang malam," ujar Prasetyo di Jakarta, kemarin. Ia mengaku instansinya mendapat opini wajar tanpa pengecu-alian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan anggaran.

Sekjen PKB Abdul Kadir Kar-ding mengatakan Kemenpan Rebiro tidak memiliki otoritas mengevaluasi kementerian. "Jangan mencari sensasi untuk popularitas," ujarnya.

Kemenpan Rebiro memberikan rapor merah kepada tiga kementerian yang dipegang politikus PKB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan bahwa Yuddy melakukan manuver politik. "Ah tidak, itu kan tugas kementerian memang untuk nilai macam-macam, supaya ada insentif, supaya biar maju," ujarnya di Kantor Wapres, kemarin. (Adi/Pol/Gnr/Uud/X-6)


http://mediaindonesia.com/mipagi/rea...ddy/2016/01/06


Beri tepuk tangan yang gemuruh.untuk pak de