Malam itu sekitar pukul 19.30, tampak Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan bergegas pulang dan meniti anak tangga Bina Graha. Wajah lelahnya tak bisa disembunyikan, meski badannya masih terlihat cukup tegap. Maklum, di usianya 75 tahun, ia terbilang paling senior dibanding pejabat lain di Kabinet Jokowi-JK. Namun semangatnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara patut diapresiasi, mengingat Luhut sudah menginjak usia senja yang seharusnya menikmati masa tuanya sebagai konglomerat, dan seabrek pengalaman militer, serta birokrasi di Indonesia. Hal inilah yang harus diteladani menteri-menteri muda yang dominan di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Di kantor berlantai dua yang terakhir digunakan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit KerjaPresiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Staf Khusus Presiden itu sekarang di era Presiden Jokowi diubah menjadi Kantor Unit Staf Kepresidenan. Tempat Situation Room yang juga termasuk di Bina Graha yang di era SBY digunakan sebagai ruang kontrol memantau kondisi di seluruh Indonesia tetap dipertahankan.

Sembari menunggu mobil yang diambil supirnya, Luhut berbincang dengan beberapa pegawai. Di gedung sebelah timur Istana Negara itu ada 10 pegawai yang mengurus kebersihan dan rumah tangga. Tujuh di antaranya tenaga outsorce. Bahkan ada yang sudah bekerja sejak Presiden Soeharto awal-awal menjabat dan membangun Bina Graha.

Satu persatu ditanya Jenderal Purnawirawan Bintang Empat itu perihal gajinya. Semua mengaku gajinya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun atas kemurahan hatinya, ia berjanji akan memberikan gaji bulanan tambahan 10 pegawai di Bina Graha itu dengan uang pribadinya. Bukan hal baru memang. Ketika menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Zaman Presiden Gus Dur, kebiasaan itu juga dilakukan Luhut. Ketika saya ditugaskan meliput di Kementerian Perdagangan medio tahun 2011-an, salah satu Office Boy (OB) Kementerian pernah bercerita kepada saya. Menurutnya, menteri paling ramah dan yang mengerti nasib pegawai kecil seperti dirinya ya cuma Pak Luhut.

Kembali ke Bina Graha, yang dalam sejarahnya memang dibangun saat Pemerintahan Soeharto atas gagasan Direktur Utama PT Pertamina Ibnu Sutowo. Mengutip tulisan Mas Wisnu Nuhroho, Redaktur senior Kompas, Pembangunan gedung seluas 2.955,30 meter persegi itu dimulai pada tahun 1969 dan selesai tahun 1970. Kaca jendela gedung itu tebal, antipeluru.

Denyut kehidupan Istana Jakarta berubah sejak Presiden kedua itu menggantikan Ir. Soekarno. Presiden Soeharto memutuskan untuk tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Cendana 8, Jakarta. Sejak itu praktis Istana Merdeka dan Istana Negara hanya dipakai sebagai tempat kerja, upacara, dan resepsi kenegaraan.

Soeharto memilih berkantor di Bina Graha yang terletak menghadap ke arah Sungai Ciliwung menjadi kantor resminya. Gedung ini berdiri di atas lahan bekas Hotel Dharma Nirmala, bangunan yang pada masa sebelumnya bernama Hotel der Nederlanden dan Raffles House. Ia mempunyai dua ruang kerja di Bina Graha, yaitu di lantai dasar dan lantai atas. Kedua ruang kerja ini dihubungkan dengan tangga. Ruang kerja di lantai atas biasanya dipakai sebelum menghadiri sidang-sidang kabinet terbatas. Ruang kerja di lantai bawah dipakai untuk menerima tamu-tamu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Untuk menerima tamu negara dan pejabat lembaga tinggi negara, Presiden Soeharto menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka.

Ada kisah menarik yang agak mistis, beberapa hari setelah Luhut dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia menengok Kantor Bina Graha untuk berbenah di kantor barunya itu. Percaya tidak percaya, butuh enam prajurit Kopassus untuk mengangkat meja kerja mendiang Presiden Soeharto. Meja ukiran Jepara berbahan jati Belanda itu ternyata berat sekali untuk digeser. Setelah Presiden Soeharto lengser, Habibie dan Gus Dur saja presiden era Reformasi yang berkantor di Bina Graha. Mega dan SBY menjadikan Bina Graha sebagai museum dan sanggar seni.

Sekarang Luhut dengan posisinya yang sangat strategis di lingkungan kepresidenan, jika fungsinya sama seperti Kepala Staf Gedung Putih di Amerika Serikat, bisa dikatakan Kepala Staf Kepresidenan adalah ranking ketiga tertinggi setelah Presiden dan Wakil Presiden. Ia bertugas mengendalikan akses terhadap Presiden, mengelola arus informasi dan komunikasi dari Presiden, dan menjembatani hubungan dengan DPR, dan parpol untuk memuluskan agenda presiden.