JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengakui, partainya mulai tidak sejalan dengan Koalisi Merah Putih.

Menurut dia, ini setidaknya dapat dilihat dalam sidang kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam persidangan itu, kata dia, PKS yang diwakili oleh Surahman Hidayat justru mengambil pilihan-pilihan yang sejalan dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk menjatuhkan Novanto dari kursi Ketua DPR.

"PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).

"Sementara itu partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan Ketua DPR di MKD secara bulat mendukung koalisi pemerintah," ucapnya.

Praktis, kata Fahri, yang masih solid bertahan di KMP hanya lah Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara pemerintah sendiri, kata dia, masih menggantung nasib Golkar dan PPP yang mengalami dualisme kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Memang, periode 2014-215 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan Ketua DPR justru terjungkal," ujar Sekretaris Harian KMP ini.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR ini tetap meyakini KMP masih akan tetap eksis ke depannya.

Menurut dia, publik harus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah suatu hal yang niscaya.

Sebab, jika semua kekuatan politik msuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya.

"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif," ucap Fahri.

"Apalagi karena Pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif. Dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi," kata dia.