Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan satu tahun perjalanan pemerintahan Jokowi masih jauh dari harapan dan janji-janji kampanyenya.

"Evaluasi satu tahun, masih jauh dari harapan dari kampanye. Jauhnya janji-janji antara lain lambatnya kerja para menteri selaku pembantu pesiden dan itu hampir di semua bidang," kata Muzani di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan, adanya tantangan internasional di bidang ekonomi, tapi, kalau ditutup dengan kecakapan menterinya, masalah tersebut tidak jadi hambatan.

"Apalagi dengan akan dilakukannya reshuffle jilid II, itu semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi," ujar Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Kesalahan itu, sambungnya, bisa memilih orang yang tidak kapabel, bisa salah tempat atau informasi yang sampai ke presiden keliru.

"Artinya jabatan menteri sebagai uji coba bagi kader partai atau tokoh yang memiliki jasa ke presiden sehingga taruhannya masa depan," katanya.

Namun, untuk melakukan reshuffle merupakan hak dari presiden karena sistem pemerintahan kita adalah presidensil. Presiden memegang kendali pemerintah secara penuh sebagai kepala pemerintahan. Jokowi punya kewenangan penuh mengambil langkah melakukan reshuffle atau tidak.

"Kalau presiden memiliki keharusan melakukan reshuffle, maka presiden harus otonom dalam menentukan orang termasuk kader partai. Keberhasilah pembangunan adalah keberhasilan Jokowi-JK, dan kegagalan adalah kegagalan Jokowi-JK," kata Muzani. (lih)


http://www.teropongsenayan.com/25511...tropongsenayan