Perekonomian nasional tengah berada dalam ujian sulit. Tekanan bertubi-tubi terlihat dalam berbagai indikator ekonomi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terus turun, angka pengangguran yang meningkat, hingga inflasi yang cenderung masih tinggi sejak akhir tahun lalu.

Keresahan investor terlihat pada pergerakan bursa saham yang lebih banyak bermain di zona merah. Nilai tukar rupiah kembali menembus 13.000 per dolar AS dan selama dua pekan terakhir bertahan di level itu.

Pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya meyakinkan investor dan publik bahwa melemahnya indikator-indikator perekonomian belum sampai pada tahap mengkhawatirkan. Semuanya masih relatif sehat. Peluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetap besar.

Sudah sewajarnya pemerintah senantiasa menghembuskan optimisme. Adalah keliru bila pemerintah mengaku ikut resah, apalagi kebingungan. Namun, optimisme yang tidak disertai dasar yang kuat hanya akan menjadi angin sejuk yang lewat di luar ruang tertutup berhawa panas. Investor dan publik berada di ruang tertutup itu. Suara angin mungkin terdengar, tapi kesejukannya tidak terasa.

Proyek-proyek infrastruktur digembar-gemborkan akan mampu mendorong laju perekonomian. Kebijakan mempermudah investasi digalakkan untuk menarik lebih banyak investor. Namun di sisi lain, penyerapan belanja modal di pemerintah belum mengalami perbaikan. Bahkan bila dibandingkan dengan kuartal yang sama 2014, tingkat penyerapan belanja pembangunan itu menurun.

Presiden Joko Widodo menyebut tender-tender pembangunan harus menjalani proses birokrasi. Intinya, perlu waktu sehingga tidak bisa mulai berjalan di kuartal I. Alasan yang secara tersirat menunjukkan belum mampunya pemerintah memangkas proses birokrasi. Bagaimana bisa meyakinkan investor bila pemerintah tak bisa mempermulus penyerapan belanja modal di APBN?

Kebijakan pemerintah untuk all out menitikberatkan anggaran pada pembangunan infrastruktur sudah benar. Kendati sudah benar, ada saja yang belum percaya sepenuhnya bahwa infrastruktur ialah program jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, mengingatkan agar belanja negara tidak habis untuk infrastruktur. SBY menyarankan pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata jelas akan mendasari penciptaan kesejahteraan rakyat. Ia membangun rakyat yang berdaya, bukan rakyat yang hanya mengandalkan bantuan langsung atau subsidi dari pemerintah. Kesejahteraan karena subsidi hanya instan dan cenderung meninabobokkan rakyat.

Namun, kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur tak akan terwujud bila pemerintah sebagai penanggung jawab hadirnya infrastruktur dasar tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Perlu diingat, belanja modal akan membiayai pembangunan infrastruktur dasar hingga seluruh pelosok negeri. Kehadiran prasarana itu diperlukan sebagai landasan penanam modal berinvestasi.

Kian lambat realisasi infrastruktur, kian tinggi ketidakpastian untuk investor, jauh pula asa meningkatkan kesejahteraan. Itu serupa optimisme yang berpegang janji surga.