Dinamika terkait Freeport Gate membuat PT Freeport Indonesia kian terpojok. Apalagi pasca dinamika tersebut, desakan agar kontrak Freeport tak diperpanjang semakin kencang.

Atas kondisi itu, PT Freeport Indonesia memohon kepada tokoh masyarakat Papua untuk mengawalnya di tengah kondisi politik di Jakarta yang tegang. Hal ini juga berkaitan dengan menjelang habisnya masa kontrak karya perusahaan tersebut di Indonesia pada 2021 mendatang.

Politisi Gerindra Nizar Zahro mengatakan, pemerintah Indonesia harus mewaspadai strategi yang mungkin dilakukan Freeport dengan jalan mencari perlindungan dari masyarakat Papua.

Ia mengatakan, jika kedekatan Freeport dengan masyarakat Papua dalam rangka untuk membujuk dan mendukung Papua pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka ini harus diwaspadai.

"Sebagai negara kesatuan, jika ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Papua, kita akan lawan," tegas Nizar , Minggu (27/12/2015).

Ia juga mengatakan, Gerindra, juga sebagai salah satu dari golongan yang tak setuju dengan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Dari awal kita (Gerindra) tidak setuju dengan perpanjangan kontrak Freeport sebelum masa habisnya," kata Nizar.

Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, keuntungan Indonesia dari PT Freeport Indonesia sangatlah kecil. Padahal perusahaan tambang asal Amerika tersebut telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

"Seharusnya pemerintah bisa mengambil alih perusahaan tambang tersebut, agar keuntungan Indonesia besar," tandasnya.(trs)
http://www.posmetro.info/2015/12/fre...-pisahkan.html