Pro-kontra keberadaan infotaiment sebuah program televisi yang mengupas gosip-gosip selebriti di Tanah Air – menjadi salah satu pemberitaan yang cukup menyita perhatian publik. Berawal dari perseteruan seorang artis dengan pekerja infotainment, maraknya tayangan gosip selebriti di berbagai stasiun televisi kembali mengundang perhatian ulama di Tanah Air.
Sebagian tokoh agama dan kembali mengungkapkan keberatan mereka terhadap tayangan infotainment , yang sebagian besar muatannya mengandung ghibah atau gosip. Secara tegas, ajaran Islam sangat menentang ghibah, gosip atau bergunjing. ''Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.'' (QS: al-Isra [17]:36).

1.Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Na’im Sholeh

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan tidak melarang tayangan infotainment yang ada. Walau begitu, MUI tetap mengharamkan tayangan infotainment yang memublikasikan unsur-unsur tertentu, seperti gibah atau gosip.

“Bukan berarti boleh. Kita ambil dari sisi asalnya, infotainment itu kan artinya sendiri berita yang diracik dengan konten hiburan. Kalau ada gibah, gibahnya yang dilarang,” ungkap Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Na’im Sholeh

Tayangan infotainment, lanjut Na’im, tidak diperbolehkan jika berdampak pada rusaknya tatanan moral di masyarakat, rusaknya hubungan rumah tangga orang lain, dan berisi tentang masalah pribadi pihak tertentu yang tidak diharapkan untuk diumbar ke ruang publik.

2..Menteri Agama Suryadharma Ali

Secara pribadi mendukung ketetapan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (NU) bahwa infotainment yang sifatnya gosip, memunculkan kejelekan rumah tangga, kejelekan pribadi, tidak perlu mendapat dukungan.
“Saya secara pribadi mendukung apa yang telah ditetapkan Nahdatul Ulama bahwa infotainment yang sifatnya gosip, memunculkan kejelekan rumah tangga, kejelekan pribadi, mengungkap hal-hal yang sangat privat itu tidak perlu mendapat dukungan,”

3. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Mummadiyah, Din Syamsudin menyatakan dukungan fatwa ghibah terhadap infoteinment yang dikeluarkan PB Nahdatul Ulama. Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya merasa tidak perlu mengeluarkan fatwa untuk itu.

“Sebetulnya fatwa mengenai itu sudah pernah dikeluarkan MUI. Nah, sekarang itu kan dihidupkan kembali karena adanya kasus Luna Maya lawan infoteinment kemarin. Kita (Muhammadiyah) setuju dan mendukung fatwa itu,”

“Infotainment sekarang lebih cenderung mengumbar kepribadian seseorang, masalah kimpoi cerai, perselingkuhan, hingga beragam kehidupan glamor para celebritis. Tontonan itu yang tidak mendidik,”Din Syamsudin berharap jadikan infotainment sebagai sarana pencerdasan, bukan justru tempat mengumbar aib seseorang.

4.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa hukum haram atau tidaknya tayangan infotainment ditentukan oleh isi atau kontennya.

“Infotainment sebagai kerangka program acara dinilai menurut isinya, karena yang bisa dihukumi adalah isi atau kontennya. Kalau isinya gosip, adu domba, mengaduk-aduk ketenteraman keluarga, pasti dilarang agama,” kata Hasyim di Jakarta, Minggu.

Munas Alim Ulama NU di Surabaya pada 2006 juga mengharamkan infotainment yang kontennya berupa gosip, fitnah, dan rumor.

5 .Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Shirodj

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Shirodj menegaskan bahwa pihak media infotainment tentunya harus tunduk pada kode etik jurnalistik. ”Prinsipnya abahwa memang ada kebebasan pers, ya. Namun bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya dan tidak bertanggungjawab. Sepanjang mengkomunikasikan hal-hal yang mencerdaskan bangsa, tidak ada masalah,” tegas Said Agil dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Selasa (29/12).

”Namun jika yang ditayangkan sudah mengandung ghibah, apalagi fitnah, itu sudah lain ceritanya. Haram hukumnya.

7 .Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indarparawansa,

-Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indarparawansa, menegaskan bahwa PBNU telah mengharamkan infotainment Ghibah beberapa tahun lalu. ”Ada area-area pada tayangan infotainment yang kemudian hukumnya menjadi haram. Yaitu area-area privasi yang kemudian pada akhirnya mennjadi ghibah, rumors bahkan fitnah,”Ini yang kemudian menurut Khofifah dalam Munas Alim Ulama PBNU di Surabaya tahun 2006 lalu memutuskan mengharamkan dan mengeluarkan fatwa haram terhadap tayangan infotainment Ghibah.

8 .Dirjen Bimas Islam Depag, Prof Dr Nasaruddin Umar

Departemen Agama (Depag) memandang perlu adanya pembenahan dan perbaikan terhadap tayangan-tayangan infotainment. Untuk itu Depag meminta agar pihak media memperhatikan aspek edukasi dan hiburan, tidak semata-mata mengejar keuntungan. tayangan infotainment yang bagus dan mengandung unsur edukasi serta informasi yang baik, sudah seharusnya dilanjutkan dan ditingkatkan. “Namun untuk tayangan infotainment yang mengandung gosip, pribadi keluarga, rumah tangga seseorang yang pada akhirnya mengandung ghibah, tentu sangat tidak pantas untuk ditayangkan dan sebagai tontonan publik,”

9. Pengamat media dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi

-Kabar infotainmen sering tidak berimbang dan melebih-lebihkan fakta, sehingga narasumbernya dirugikan, . “Infotainmen juga sering memberitakan hal-hal yang sebenarnya tergolong wilayah pribadi. Padahal, acuannya jelas, mana wilayah publik dan mana wilayah privat,”

Ia mengatakan, jika ada sesuatu hal berimplikasi pada wilayah publik dan masyarakat akan rugi ketika tidak mengetahui berita tersebut, maka harus diberitakan. Namun, jika tidak berimplikasi pada kepentingan publik, tidak perlu masuk ke wilayah pribadi seseorang. “Kesalahan fatal infotainmen adalah ketika melakukan proses liputan, pekerja infotainment sering kurang menghargai atau menghormati narasumber,”

10 .Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Sasa Djuarsa Sendjaja,

”Semua sudah diatur di sana dan jika ada pelanggaran, kami akan memberikan sanksi tegas,” tandas Sasa.

”Sejak awal kami tidak pernah melarang tayangan infotainment. Hanya saja tentu ada batas-batasnya. Jelas jika infotainment mengandung ghibah, termasuk sebagai pelanggaran” kata Sasa Djuarsa Sendjaja

11. Aktor senior yang juga produser film Rano Karno

Aktor senior yang juga produser film Rano Karno menyatakan bahwa siaran infotainment tidak harus dilarang melainkan pewartanya yang perlu dibina sesuai kode etik jurnalistik. “Jangan haramkan infotainment, namun bagaimana mengarahkan mereka ke jalur yang benar,”
Menurut Rano, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan infotainmet menjadi cambuk bagi para pemburu selebritis untuk intropeksi diri. Hanya saja, lanjut Rano, masyarakat khususnya kaum perempuan dan ibu-ibu membutuhkan informasi juga gosip artis yang disampaikan infortainment.

Dia menjelaskan, diharamkannya infotainment harus dilihat dari segala sisi, penyampaian infotainment tidak selama buruk namun terdapat segi positifnya. Kata Rano, yang menjadi persoalan adalah pewarta infortainment mereka harus dibina sesuai dengan kode etik jurnalistik dan asas moral.

12.Sekretaris MUI Kota Malang, Muhammad Nidhom Hidayat

-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, Jawa Timur, menganggap tayangan infotaiment tidak perlu dilarang, sebab munculnya tayangan tersebut tidak lepas dari selera masyarakat.

Sekretaris MUI Kota Malang, Muhammad Nidhom Hidayat, Minggu, mengatakan, sikap MUI pusat sebenarnya tidak perlu dilakukan, sebab penolakan tersebut justru menunjukkan ketidakdewasaaan dalam bersikap.

“Kita tidak bisa melarang tayangan infotainment. Upaya penolakan tayangan infotainment itu justru tidak dewasa,” katanya

Nidhom menjelaskan, pembuatan program pemberitaan yang menampilkan kepribadian maupun masalah artis timbul karena banyaknya masyarakat yang menyukainya. “Masyarakat maunya begitu, masak infotainmentnya yang dilarang,” katanya.