Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino yang kini menjadi tersangka korupsi quay container crane (QCC) telah menggunakan jasa Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Keputusan Lino menggaet Yusril itu tentu tidak gratis karena Pelindo II merogoh dana Rp 12 miliar.

Hal itulah yang diungkap anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. Politikus PDI Perjuangan itu menunjukkan sebuah foto tentang dokumen surat dengan kop logo Indonesia Port Corporation (IPC), yang menjadi nama lain Pelindo II.

Dalam surat itu tertulis tentang kesepakatan direksi Pelindo II untuk mengeluarkan dana Rp 12 miliar demi biaya advokasi bagi Lino. Dana itu dibebankan pada biro hukum PT Pelindo II.

Terang saja Masinton geram. Sebab, KPK menjerat Lino sebagai tersangka secara perorangan dan bukan karena korporasi.

"Masa uang perusahaan digunakan untuk bayar jasa pengacara? Kalau dirutnya tersangka, itu kan tanggung jawab pribadi, bukan negara," ujar Masinton kepada JawaPos.Com di Jakarta, Rabu (23/12).

Sebelumnya KPK menetapkan Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan tiga unit QCC pada 2010. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menunjuk perusahaan Tiongkok sebagai penyedia QCC sehingga negara merugi hingga tak kurang dari Rp 60 miliar

http://jawapos.com/read/2015/12/23/1...ntuk-bela-lino

Lumayan 12 M