JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menilai, ada sejumlah potret buram dunia pers Indonesia yang hingga saat ini masih terjadi.

Asep menambahkan, merujuk pada fakta di lapangan, tidak ada perbaikan dalam hal kebebasan pers, termasuk di era pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Bahkan, ia tak melihat ada itikad baik Jokowi dan jajarannya untuk memperbaiki kebebasan pers di Indonesia.

"Ya, buruk," ujar Asep usai acara diskusi di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

"Masih belum melihat action yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan perlindungan dan kebebasan pers," kata dia.

Asep memaparkan, hal tersebut bisa dilihat dari kasus-kasus pembunuhan jurnalis di masa lalu yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Jika mau dianggap sebagai pemerintahan yang bersahabat dengan pers, kata Asep, seharusnya pemerintahan Jokowi segera mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

Contoh lainnya, Asep menambahkan, adalah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang batal dilakukan.

Dari situ, LBH Pers dapat menilai bahwa pemerintah tak serius dalam menjaga kebebasan pers.

Sebab, UU ITE dinilai mencederai hak asasi dalam berekspresi dan berinformasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Hal lain, menurut Asep, adalah terkait Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech. Terutama, karena dalam SE tersebut, penanganan kasus ujaran kebencian disamakan dengan pencemaran nama baik.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat berujung pada pemberangusan kebebasan berpendapat.

Asep menegaskan, jika Jokowi memang berkomitmen mendukung kebebasan pers maka ia harus mendorong pejabatnya, misalnya kepolisian untuk mengkaji SE Hate Speech dan Kominfo untuk lebih gigih lagi di DPR untuk memasukkan UU UTE di Prolegnas 2016.

"Ini menimbulkan bahwa kondisi ini ya buruk, ya mungkin lebih buruk dibandingkan yang lalu," ucap Asep.


http://kom.ps/AFuSXL


nafa orbah