Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) telah memakai Rp 105
triliun atau 87,3% dari total alokasi anggaran dalam
APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 118 triliun.
Anggaran sebesar antara lain telah dipakai untuk
program pembangunan fisik yang mencapai 91%.
Lalu, program pembangunan apa saja yang
dijalankan Kementerian PUPR dengan dana sebesar
itu?
Pembangunan pertama adalah sektor sumberdaya
air. Setidaknya, ada 5 bendungan yang mulai
beroperasi tahun ini.
"Pertama Jatigede di Jawa Barat, Nipah dan
Bajulmati di Jawa Timur, Rajui di Aceh dan Titab di
Bali yang kemarin baru diresmikan
penggenangannya," ujar Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengawali paparannya dalam paparan
hasik kerja 1 Tahun Kementerian PUPR di
Kantornya, Selasa (22/12/2015).
Kelimanya adalah bendungan-bendungan yang
sudah lama terbengkalai pembangunannya dan
diselesaikan tahun ini sehingga baru bisa
dioperasikan. Selain 5 bendungan yang beroperasi,
di 2015 ini Kementerian PUPR juga telah berhasil
membangun 13 bendungan atau waduk baru.
Bukan hanya itu, Basuki dan Kementerian PUPR pun
telah berhasil membangun irigasi baru untuk
mengairi sekitar 186.430 ha areal persawahan. Ia
pun telah membangun sekitar 67,02 km pengaman
pantai, 304,71 km pengendali banjir dan 52 buah
pengendali sedimen atau lahar sepanjang tahun
2015.
Di sektor jalan dan jembetan, di 2015 ini
Kementerian PUPR lewat Direktorat Jenderal
Binamarga telah membangun sedikitnya 497 km
jalan baru dan 705 km jalan di perbatasan.
Dibangun juga jembatan baru sepanjang 7.653
meter, penggantian jembatan sepanjang 6.616
meter hingga pembuatan Fly Over, Underpass dan
perlintasan tak sebidang Kereta Api sepanjang
2.544 meter.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya
membangun sanitasi di sedikitnya 686 kawasan,
pembangunan tempat pembuangan sampah akhir
(TPA) regional di 4 kabupaten dan kota dan
pembuatan drainase di 61 kabupaten Kota.
Bukan hanya itu, masih oleh Ditjen Cipta Karya,
Kementerian PUPR telah melakukan penanganan
terhadap 560 kawasan kumuh. Selain itu ada
penataan terhadap 1.307 hektar kawasan
pemukiman dan perkotaan.
"Tantangan penanganan kawasan kumuh itu bukan
semata-mata mengurangi kawasan kumuhnya saja.
Tapi juga mempertahankan kawasan yang sudah
diperbaiki agar tidak kembali kumuh. Ini butuh
penanganan total," tegas Direktur Jenderal Cipta
Karya Andreas Suhono.
Di sektor perumahan, sedikitnya 667.668 rumah
telah terbangun dari target pemerintah sebanyak 1
juta rumah terbangun setiap tahunnya.
"Tahun ini memang tantangan yang berat sekali bagi
sektor perumahan. Namun kami optimistis hasil
yang lebih baik bisa dicapai tahun depan. Berbagai
terobosan terutama terkait regulasi akan kami
perbaikan sehingga penyediaan rumah murah tahun
depan bisa lebih optimal," pungkas Direktur
Jenderal Penyediaan Rumah Syarif Burhanudin.
(dna/hns)
http://m.detik.com/finance/read/2015...n-baru-di-2015

kalau masih ada dana nganggur tolong selesaikan under pass yg di samping stasiun tambun pak. udah ancur ekonomi masyarakat sekitar karena jalanya terputus. udah setahun lebih pak gak kelar kelar. bahkan ada berita kalau tuh proyek mandek.
http://m.republika.co.id/berita/nasi...rak-lima-bulan

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pengerjaan Proyek
Underpass Tambun telah berhenti selama lima
bulan belakangan. Proyek multi years yang
dicanangkan untuk mengatasi kemacetan ini, malah
menimbulkan permasalahan baru, yaitu matinya
roda perekonomian warga di sekitar lokasi
pembangunan underpass.
Hingga kini tidak ada kejelasan pembangunan ini
akan dilanjutkan kembali. Berdasarkan informasi
yang dikumpulkan di lapangan, proyek ini mangkrak
dikarenakan kehabisan anggaran. Namun, tidak ada
penjelasan resmi yang dikeluarkan pelaksana
proyek maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi dan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Salah seorang supir angkot di wilayah tersebut,
Tatang (54 tahun) mengungkapkan, sudah
berbulan-bulan pengerjaan proyek underpass
tersebut berhenti, sehingga menimbulkan matinya
roda perekonomian warga di lokasi tersebut.
Terutama pekerjaannya sebagai supir angkot.
Menurutnya, masyarakat juga banyak yang
mengeluhkan akses jalan yang memutar dan
melalui banyak jalan alternatif, sehingga kerap
terjadi kemacetan.
"Penumpang yang turun dari Stasiun Tambun yang
ingin ke Mangun Jaya dan wilayah Tambun lainnya
nggak lewat wilayah rel kereta, tapi banyak yang
muter. Jadi saya nggak dapat penumpang,"
keluhnya pada Republika, Jumat (30/10).
Selain supir angkot, yang merasakan dampak dari
berhentinya proyek ini adalah pemilik warung yang
berada di sekitar lokasi Underpass. Nana (40 tahun)
Warga RT 01 RW 17 Desa Mekarsari, Tambun
Selatan mengungkapkan, dengan kondisi Proyek
Underpass yang tidak berjalan, warung
dagangannya menjadi sepi. Sebab, tidak banyak
masyarakat yang melalui wilayah tersebut.
"Warung saya jadi sepi banget. Kalau kelamanan
bisa bangkrut usaha saya" kata Nana.
Sementara itu menyikapi hal ini Ketua Komisi III
DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin, berencana
menyurati Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
terkait pengerjaan proyek Underpass yang
terbengkalai ini. Menurutnya, pengerjaan
pembangunan Underpass Tambun terlalu lama
pengerjaannya dan menyebabkan timbulnya
masalah baru, yaitu matinya perekonomian warga
sekitar.
"Iya ini kelamaan pengerjaanya. Makanya kita akan
mengirim surat ke Kementerian PU untuk bisa
kembali melaksanakan pengerjaan proyek ini," kata
Kardin saat dihubungi Jumat (30/10).
Kardin menuturkan, proyek ini dikerjakan oleh
Pemerintah Pusat dan Kabupaten Bekasi hanya
bertugas untuk membebaskan lahan yang terkena
proyek Underpass .
Sehingga, lanjut Kardin, DPRD selama ini belum
menanyakan mengenai waktu selesainya
pengerjaan proyek tersebut ke Pemerintah Pusat.
Menurutnya, proyek Underpass ini harus
secepatnya dijalankan kembali karena akan
menimbulkan kemacetan yang lebih parah.
"Bila kegiatan proyek ini tidak berjalan akan
menambah kemacetan yang lebih parah lagi.
Karena pengerjaan Underpass di wilayah Cibitung
yang dilakukan Kementrian PU rencananya nantinya
juga memakan waktu yang lama," tukasnya.