Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki menyatakan Paket Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan melalui deregulasi ratusan kebijakan belum berjalan sepenuhnya.

Dari paket jilid pertama yang digulirkan sejak September 2015 kemarin, kata Teten masih terdapat 30 aturan yang belum dideregulasi oleh Kementerian maupun Lembaga Negara.

"Saat ini dari 165 deregulasi, 135 deregulasi sudah diterbitkan atau sudah masuk ke Menteri Sekretaris Negara untuk diterbitkan. Sisanya, sebanyak 30 deregulasi masih dalam proses penyelesaian di tingkat kementerian dan lembaga," ujar Teten saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Minggu (13/12).

Lebih lanjut, Mantan aktivitis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan untuk 135 deregulasi yang sudah diselesaikan tim KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan segera melakukan evaluasi terkait dampak yang dihasilkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seiring dengan upaya evaluasi tersebut, kata dia jajaran Kemenko Perekonomian sendiri telah menetapkan tenggat waktu yang wajib dituruti semua kementerian/lembaga guna menyelesaikan deregulasinya masing-masing.

"Tenggat waktu pertama yaitu 31 Oktober 2015 adalah batas waktu untuk penerbitan semua Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala, dan Surat Edaran yang diumumkan dalam Paket Ekonomi 1," jelas Teten.

Sedangkan untuk tenggat waktu kedua yang meliputi penerbitan semua Peraturan Pemerintah dalam Paket 1 sampai 6, imbuh Teten ditetapkan jatuh pada 31 Desember 2015.

Adapun tenggat waktu tersebut diberikan untuk semua Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala, dan Surat Edaran yang diumumkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 2 hingga 6.

"Sementara pengukuran dampaknya baru bisa dilihat mulai tahun 2016 karena banyak deregulasi yang baru akan selesai pada akhir Desember 2015," ujarnya.


belum semua