TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mundur dari jabatannya. Menurut Masinton, JK harus mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini.

"Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Di mana episentrumnya? Titik besarnya di Wapres," ujarnya di sela konferensi pers Political Communication Institute di Jakarta, Minggu, 20 Desember 2015.

Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri. "Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," katanya.

Selain JK, menurut Masinton, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merupakan bagian dari episentrum kegaduhan. "Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti," tuturnya.

Masinton berujar, apabila kedua menteri tersebut tidak di-reshuffle, masyarakat akan bertanya-tanya. "Jelas-jelas mereka tidak berpihak pada kepentingan bangsa ini. Faktanya, kasus Freeport sama Pelindo, kontrak belum berakhir, udah diperpanjang," ujanya.

Masinton pun mengajak masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, ia mengimbau para pejabat pemerintah tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. "Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, 'Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa'. Itu yang harus kita tagih janjinya," tuturnya.

Sumber

Pak toa sudahlah....