Jakarta - Setelah Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR, Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang adanya fraksi yang merotasi wakilnya di pimpinan DPR. Apakah ini sinyal PKS bakal mengganti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah?

Untuk kursi Ketua DPR, PKS memang menyerahkan kembali ke Golkar. PKS menilai dorongan agar kursi pimpinan DPR dikocok ulang hanya akan membuat kegaduhan saja.

Namun PKS tak memungkiri adanya peluang sejumlah fraksi mengganti orang yang selama ini dipasang di Wakil Ketua DPR.

"Pertama, penggantian keseluruhan dengan formasi perwakilan fraksi yang tetap, misalnya dari Golkar diganti, maka yang lain bisa diganti juga. Atau kocok ulang dengan fraksi-fraksi yang berubah. Kalau dalam konteks sekarang, agar tidak menimbulkan kegaduhan, lebih bijak DPR tidak membuat manuver yang ditafsirkan rakyat sebagai cari kekuasaan dalam kesempitan. Tapi bahwa tiap-tiap fraksi misal ingin merotasi wakil pimpinannya, itu hak fraksi masing-masing," kata Wasekjen PKS Mardani Ali Sera dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/12/2015).

Pernyataan Mardani ini cukup mengagetkan dan memancing spekulasi soal bergoyangnya kursi Wakil Ketua DPR dari PKS, Fahri Hamzah. Mengingat saat ini Fahri Hamzah sedang jadi sorotan setelah menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD di penghujung sidang kasus Novanto. Gara-gara manuver itu, Fahri Hamzah kini dilaporkan oleh Akbar Faizal ke MKD DPR.

Lalu apakah laporan pelanggaran etik Fahri di MKD itu jadi dasar PKS mulai bicara pergeseran kursi Wakil Ketua DPR? "Kalau tentang positioning Pak Fahri, itu haknya Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) untuk memberi jawaban," jawab Mardani diplomatis.

Mardani juga hanya tertawa saat ditanya apakah persoalan Fahri Hamzah ini sudah dibahas di Majelis Syuro PKS. Namun dia memberikan teka-teki, PKS bakal mengambil keputusan mengikuti aspirasi kader.

"Yang jelas semuanya dicermati. Karena PKS partai kader. Masukan kader banyak dijadikan pertimbangan," katanya.

Lalu seperti apa harapan kader PKS?

"Ya harus ada penegakan etika yang jelas, karena DPR kita ini kan lembaga politik. Politik tanpa etika bisa menjadi cemoohan rakyat. Justru sekarang ini etika harus ditegakkan di semua lini. Kader PKS itu dididik selalu kepada akhlakul karimah, akhlakul karimah adalah landasan etika yang kuat. Jadi kalau ada perilaku yang tidak sesuai akhlakul karimah maka kader akan menjadi yang paling pertama teriak," pungkasnya.

Fahri Hamzah sendiri sampai kini belum memberikan keterangan soal laporan Akbar Faizal ke MKD. Saat detikcom mencoba mengonfirmasi dan memantau rapat internal pimpinan DPR dengan Sekjen DPR, Fahri Hamzah tidak hadir dalam pertemuan itu.

Namun sebelumnya Fahri mewanti-wanti agar anggota DPR tidak saling serang. Wanti-wanti itu dilontarkan saat puluhan anggota DPR berpita hitam #SAVEDPR mendesak Novanto mundur. Kini Novanto telah mundur dari kursi Ketua DPR.


(van/nrl)
http://news.detik.com/berita/3098498...r-fahri-hamzah