Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk merespon hasil dari panitia khusus (pansus) Pelindo II DPR yang merekomendasikan mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

"Menteri BUMN dan Dirut Pelindo ini kan sudah sangat lama disorot, tetapi didiamkan.

Lalu isu ini sengaja ditenggelamkan melalui kasus Setya Novanto," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan, pangkal permasalahan yang belakangan mencuat ke permukaan adalah kasus Pelindo II. Namun kasus tersebut sengaja ditenggelamkan dengan kasus Freeport yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sengaja digulirkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Tom mengatakan pada saat itu, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso ingin membongkar kecurangan demi kecurangan yang dilakukan RJ Lino. Namun Budi Waseso terpental karena kuatnya beking Lino.

"Rekomendasi Pansus Pelindo ini pembuktiannya, berani tidak Jokowi mengganti Rini Soemarno dan Lino demi kepentingan rakyat Indonesia.

Kalau dirunut ke belakang, Buwas kan bermaksud membongkar Pelindo, kan publik melihat siapa saja yang ditelepon Lino. Buwas akhirnya terpental," beber Tom.

Menurutnya, kasus Freeport sendiri memang sengaja digulirkan untuk menutupi sejumlah kasus-kasus yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Soal Freeport, kan kita juga tahu bagaimana surat 7 Oktober yang dikeluarkan Sudirman Said, ketika Menteri ESDM jawab perusahaan asing (Freeport). Masa kita dibodoh-bodohi terus sama hal-hal seperti ini," katanya.
http://m.inilah.com/news/detail/2261...ihak-ke-rakyat