Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang aksi demonstrasi dilakukan di kawasan Istana Negara, Bunderan HI dan sekitarnya. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Demonstrasi hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan, semisal Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional.

Aturan ini dikecam para aktivis dan mahasiswa. Untuk meredam kritik atas aturan itu, Pemprov DKI berencana membangun plasa demokrasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyebut lokasinya akan berada di sisi barat daya kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Persoalan di Jakarta salah satunya demonstran dari mana-mana dari Karawang dari daerah mana demonya di Jakarta untuk itu kita akan membuat Plaza demokrasi," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Aspirasi Daerah DKI Jakarta bertajuk 'Kebijakan Menghadapi Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan Bahaya Terorisme di Ibukota Negara DKI Jakarta' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (12/12).

Djarot menjelaskan plaza demokrasi bisa menampung ratusan orang. Di plaza demokrasi juga akan dibangun panggung untuk menyampaikan aspirasi.

"Para pendemo kita fasilitasi, di sana ada panggung dan kapasitas tempatnya sampai 300.000 orang. Silakan ungkapkan aspirasi pendemo, kami sediakan tapi tanpa minum dan tanpa nasi bungkus," ucapnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/dja...i-bungkus.html

djarot jahat, masa cuma air tanpa nasi bungkus