JAKARTA, Indonesia—Presiden Joko Widodo berbeda pendapat dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengenai pelarangan transportasi online. Dia menyatakan bahwa ojek dibutuhkan rakyat dan harus ditata, bukan dilarang.

"Nanti siang saya akan panggil Menhub," kata Jokowi pada wartawan, Jumat 18 Desember 2015.
Jokowi juga menulis tweet bahwa ojek dibutuhkan rakyat:




Beberapa saat setelah tweet Presiden, Menteri Perhubungan mengirimkan pernyataan pers yang meralat surat pemberitahuannya sendiri. "Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak," kata Ignatius Jonan dalam rilisnya, Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melarang ojek dan taksi online beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tanggal 9 November 2015. "Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Tapi Jokowi tak sependapat. "Yang namanya ojek, Gojek, ini hadir karena dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi," kata Jokowi. Menurutnya dia tak ingin keberadaan sebuah aturan membuat masyarakat dirugikan dan menderita.

"Aturan itu yang membuat siapa sih? Yang membuat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah," kata dia. Aturan ini, kata Jokowi, bisa berupa aturan transisi sampai Indonesia punya transportasi massal yang bagis dan nyaman.

Dia juga mengaku tak ingin mengekang inovasi dan ide anak-anak muda. "Harusnya ada penataan, bisa dari Dishub, dan pembinaaan untuk menata apakah keselamatan penumpang bisa dijaga," kata Jokowi.


—Rappler.com