1. Skandal Freeport


Anggota DPR berinisial SN, yang belakangan diketahui adalah Ketua Dewan Setya Novanto bersama dengan seorang pengusaha bernama Muhammad Riza Chalid melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin medio Mei dan awal Juni di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan.

Pertemuan ketiganya ternyata direkam oleh Maroef. Dalam rekaman itu terungkap bahwa Riza Chalid menyebut nama Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam rekaman itu, Riza menyarankan agar Freeport memberikan saham pada Presiden Jokowi sebesar 11 persen, dan Jusuf Kalla 9 persen. Total 20 persen saham.

Maroef mengakui sebagai pihak yang merekam kemudian melaporkan hal itu pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada DPR.

Menyikapi hal ini, DPR langsung menggelar sidang Mahkamah Kehormatan DPR untuk Setya Novanto. Saksi yang dihadirkan antara lain, Maroef, Sudirman, dan Luhut.

Tapi hingga berita ini dibuat, MKD belum berhasil menghasilkan Riza Chalid

2. Pelobi untuk Gedung Putih


Awal November, publik dikejutkan dengan berita tentang jasa pelobi yang digunakan oleh seorang pejabat negara agar Presiden Jokowi dapat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, Washington DC.

Kabar ini langsung membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar konferensi dadakan di Jakarta. Retno membantah bahwa pemerintah menggunakan jasa pelobi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Gedung Putih pada 26 Oktober lalu.

Penjelasan Retno mengenai kronologis pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Obama bisa dibaca di sini.

Siapa pelobi yang dimaksud? Nama pelobi asal Singapura Derwin Pereira disebut dalam sebuah dokumen. Derwin dikenal dekat dengan pejabat yang juga Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan

3. Konflik di tubuh Golkar


Pada 19 Mei, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga kembali ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan itu membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.

Kepengurusan Golkar pun kembali kepada hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal “Ical” Bakrie dengan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Dalam kepengurusan tersebut, Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.

Ical mengatakan Partai Golongan Karya siap menatap masa depan. Kisruh yang sempat mengguncang partai berlambang beringin ini, Ical sudah menjadi masa lalu

4. IPT 1965


Mata dunia tertuju pada Pemerintah Indonesia ketika penyintas dan korban tragedi 1965 menggelar Indonesia People’s Tribunal di Den Haag, Belanda.

Pengadilan Rakyat Internasional menyimpulkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan berat di Indonesia pada 1965 yang melanggar hukum internasional. Indonesia pada masa itu telah mendorong terjadinya pelanggaran HAM ini melalui militernya, dengan rantai komando militer terorganisasi rapi dari atas ke bawah.

Para hakim pun meyakini, rezim Orde Baru (Orba) punya maksud politik untuk menyingkirkan Partai Komunis Indonesia (PKI), anggota dan simpatisannya, loyalis Sukarno, serikat buruh, dan para guru. Juga berupaya menghilangkan atau membatasi mereka yang menentang rezim Orba.

Lebih jauh lagi, hakim sepakat bahwa propaganda Orba sengaja dilakukan untuk mendorong masyarakat melakukan dehumanisasi dan pembunuhan terhadap anggota PKI.

5. Surya Paloh di pusaran suap bansos Sumut


Kemunculan Surya Paloh di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 23 Oktober, usai pemeriksaan koleganya di Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang diketahui Paloh dalam urusan kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara?

Menurut pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Senoadji, Paloh dipanggil sebagai saksi. Artinya Paloh dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat terkait suap dana bansos. Sama seperti saksi-saksi kasus korupsi lainnya.

Duo Fadli Zon dan Setya Novanto



Nama Setya Novanto dan Fadli Zon paling sering diperbincangkan di media sosial. Mereka menarik perhatian netizen setelah bertemu dengan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di Amerika Serikat.

Saat itu, Trump bertanya pada Setya apakah orang Indonesia menyukainya? Setya mengatakan “Iya”. Pernyataan Setya ini dianggap tidak mewakili seluruh warga se-tanah air. Ia pun di-bully di media sosial.

Tak lama setelah itu, Setya dan Fadli kembali menuai kontroversi karena diundang oleh Raja Saudi Arabia untuk haji gratis pasca tragedi crane di Mekkah. Disusul kejadian tragedi di Mina.

7. Budi Waseso dimutasi


Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Selama ia menjabat, ia menggarap kasus-kasus besar, antara lain Pelindo II dan kasus mobil listrik yang menjerat mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

Tapi di masanya juga Budi Waseso menjerat pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut Budi membuat gaduh, kemudian Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti memutasinya menjadi Kepala BNN.

8. Pimpinan KPK di pusaran kasus pidana


Tahun ini bukan tahun yang baik untuk Ketua KPK non aktif Abraham Samad. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen paspor seorang perempuan bernama Ferryana Lim.

Samad juga diduga menyalahgunakan kewenangan penyadapan dan melanggar etik karena bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam pertemuan itu, menurut Hasto, Abraham menawarkan ‘bantuan’ asal bisa menjadi pendamping Jokowi di Pemilu Presiden 2014.

Selain Samad, Bambang Widjojanto juga diduga terlibat kasus dugaan keterangan palsu dalam perkara Pilkada Kotawaringin Barat.