Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara perihal imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ada pemilik toko dan restoran yang mewajibkan karyawannya mengenakan topi santa menjelang perayaan Natal.

Menurutnya, imbauan itu terlalu mengada-ada. Sebab dalam ajaran agama Kristen pun tidak mewajibkan umatnya mengenakan topi khas legenda Santa Claus.

"Aduh susah deh aku. Saya kira juga orang Kristen enggak ada pakai topi santa kok. Di mana ada kitàb suci nuliskan Santa Claus pake topi?" terang Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Hal tersebut, kata Ahok, sama seperti pohon Natal sebagai simbol perayaan hari besar kelahiran Isa Almasih. Dalam Kitab Suci Injil pun, kata dia, tidak sama sekali mewajibkan ada pohon Natal dan topi Santa Claus bagi yang merayakan Natal.

"Sampai Natal itu bukan Natal pengertian Kristen lagi. Natal sudah dianggap sebagai liburan akhir tahun. Jadi Kalau orang mau pakai topi Santa itu buka kekristenan kok. Di kitab suci itu enggak ada," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, MUI mengimbau agar pemilik toko dan restoran tak mewajibkan pegawai muslim memakai topi santa. Ada baiknya, atas nama toleransi tidak ada paksaan terkait simbol keagamaan.

"Saya berharap tidak ada pemaksaan bagi siapapun untuk memakai simbol agama tertentu. Cukup menggunakan seragam tokonya saja," jelas Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis.

sumber

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa tidak boleh memaksa umat Islam untuk memakai atribut Natal. Hal itu diungkapkannya saat mendekati peringatan Natal sekitar dua pekan lagi.

“Jangan ada lagi memaksa-maksa orang Islam untuk memakai simbol-simbol Natal, termasuk sinterklas,” tegas Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Kamis (10/12) di Kompleks Parlemen Senayan.

Kyai Ma’ruf menekankan agar perusahaan atau lembaga tidak memberikan perintah terhadap orang-orang Islam untuk memakai atribut agama Kristen. Pasalnya, hal itu akan menyinggung perasaan kelompok Islam.

“Nanti akan ada reaksi yang tidak baik,” imbuh ulama yang juga Rais Aam PBNU itu.

Dia menambahkan bahwa selama ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang melanggar kerukunan. Karenanya dia mendorong agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) dijadikan menjadi undang-undang. “Kalau diundangkan kan punya kekuatan hukum,” ujarnya.

Jika telah PBM ditetapkan menjadi undang-undang, lanjut Kyia Ma’ruf, maka nantinya akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama akan terjaga.

http://www.kiblat.net/2015/12/11/ket...-simbol-natal/