JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memastikan tidak akan melakukan pengurangan karyawan, meski hal ini banyak dilakukan pemain minyak dan gas (migas) global dalam rangka efisiensi.

Dalam sambutan Refining Day 2015, Dwi menyampaikan memang kondisi migas global saat ini sedang sulit. Setelah sidang OPEC terakhir, harga minyak mentah dunia anjlok di bawah 40 dollar AS per barrel.

"Harga minyak terus turun. Saat ini di level terendah dua tahun," kata dia di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Bagi Indonesia, rendahnya harga minyak mentah ini tidak begitu terasa. Sebab, Dwi mengatakan, setelah agak membaik kurs rupiah terhadap dollar AS kembali mengalami tekanan, terimbas isu kenaikan suku bunga Federal reserve.

"Sekarang di atas 14.000 per dollar AS lagi," lanjut Dwi.

Di sisi lain, fasilitas pengolahan minyak mentah, atau kilang-kilang Pertamina masih memiliki komplektitas yang rendah. Kata Dwi, hal itu membuat NOC Indonesia itu dalam kondisi sangat krisis.

"Sehingga kita harus ambil langkah lebih dalam dibandingkan pemain dunia, untuk efisiensi," ucap dia.

Dwi menyebut sejumlah pemain migas global bahkan melakukan penghematan biaya 20-30 persen. Beberapa yang lain mengurangi belanja modal hingga 30 persen. Bahkan sambung dia, ada juga yang melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawan.

"Pertamina tidak bisa mengambil langkah terakhir ini, karena negara kita butuh membuka lapangan kerja," kata Dwi.

Dwi mengaku, Pertamina tidak bisa melakukan efisiensi dari pos yang sebetulnya juga menjadi beban Perseroan. Sebagai alternatif solusinya, Pertamina memperbanyak sinergi untuk mencapai efisiensi.

Selain itu, Pertamina juga melakukan sejumlah inovasi seperti RDMP, dan pembangunan kilang baru untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Agenda Refining Day 2015 juga dihadiri oleh Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, dan Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN.