TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan tuduhan Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (Fitra) yang menilai percepatan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiativ (JEDI) sarat dengan korupsi.

Pria yang biasa disapa Ahok ini mengatakan Fitra sering asal ngomong dan tidak tahu menahu mengenai alasan yang sebenarnya.

“Fitra itu banyak tidak paham, jadi asal ngomong,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Ahok menjelaskan, kontrak pinjaman dengan Bank Dunia telah dilakukan sejak empat tahun lalu pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Kemudian saat ini, Pemprov DKI saat ini melakukan percepatan untuk mengurangi pinjaman. Pengurangan pinjaman itu dilakukan dengan membatalkan utang ke Bank Dunia untuk dua paket JEDI yang dikerjakan Pemprov DKI.

“Jadi Fitra itu kerjaannya audit anggaran. Tapi dia sendiri tidak mengerti masalahnya, kita mau percepat untuk mengurangi pinjaman. Jadi kita kerjain sendiri itu JEDI,” ujarnya.

Menurutnya, Pemprov DKI selalu serba salah dalam melakukan kebijakan. Saat Pemprov DKI mau mengerjakan proyek dengan anggaran sendiri maupun meminjam dana dari pihak lain untuk membangun infrastruktur selalu diprotes banyak pihak.

Menurutnya, sistem e-budgeting di Pemprov DKI belum beres karena SKPD belum bisa menggunakan satuan harga. ”Hasilnya banyak SiLPA. Nah kita mau kerjakan pakai duit kita yang di SilPA itu, jadi nggak pakai ngutang,” tegasnya.

Menurutnya, jika Pemprov DKI mempunyai dana sendiri untuk melakukan pengerukan sungai, tidak perlu harus pinjam. Kalau pun harus pinjam, hal itu dilakukan dalam keadaan yang terpaksa, tidak ada lagi anggaran yang bisa dipakai untuk menjalankan sebuah program pembangunan infrastruktur.

Pemprov DKI, kata dia, juga banyak diprotes ketika meminjam uang ke Bank Dunia tersebut. Namun hal tersebut adalah kebijakan di masa lalu. Ahok bahkan menegaskan ingin membatalkan semua utang JEDI tersebut dengan Bank Dunia. ”Tetapi karena ada komitmen fee, kita nggak jadi, kalau kita batalkan, kita harus bayar komitmen fee. Kalau tidak ada fee itu, sudah saya batalin semua. Kita ada duit kok. jadi tuduhannya yang mana?,” tukasnya.

Sebelumnya, Fitra mengkritik rencana Pemprov DKI membangun sendiri dua paket pengerjaan pengerukan sungai yang masuk dalam program JEDI tanpa utang Bank Dunia. Fitra menuding pengambilalihan proyek dari pendatersebut sangat bernuansa politis, yang erat kaitannya dengan keputusan Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden.

Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi menduga, JEDI ditender ulang dan akan dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pemerintahan Jokowi.

”Modus tender ulang ini kasusnya akan sama dengan korupsi busway. Maklum mau pilpres butuh duit nih ye," ujar Uchok.

Karena itu, Uchok meminta agar Pemprov DKI mengkaji ulang rencana untuk mengambil alih dua paket proyek JEDI tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran yang diberikan Bank Dunia sudah terjadwal pertahun, dan sangat sulit untuk diubah mekanisme penjadwalan ulangnya.

TRIBUN

Menurutnya, Pemprov DKI selalu serba salah dalam melakukan kebijakan.