Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI yang mengindikasikan adanya kerugian daerah sebesar Rp 2,16 triliun membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI 2014 hanya mendapatkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sebelumnya, BPK mengungkapkan tak kurang dari 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, (6/7/2015) lalu.

BPK menjelaskan bahwa predikat itu diperoleh karena Pemprov DKI dinilai tidak beres dalam penggunaan anggaran.

Salah satu skandal besar yang mendapat sorotan publik adalah kasus pengadaan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga kuat diotaki oleh sang Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini ditangani KPK.

Kasus besar lainnya, adalah kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang kini sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri. Praktis, kasus-kasus tersebut membuat jalannya pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI tergaanggu.‎

Menyikapi hal tersebut, ketua ‎Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat‎ (FKDM) DKI Jakarta, M. Rico Sinaga‎ mengku resah dengan situasi yang berkembang dalam satu tahun terkahir ini.

Rico khawatir hiruk-pikuk masalah korupsi yang membelit DKI Jakarta terus menjadi ‎bola panas dan meghambat pembangunan Jakarta.

Apalagi, kata dia, hiruk-pikuk ini justru bergulir kencang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang.

"Warga Jakarta mulai tidak nyaman dengan hiruk-pikuk soal korupsi di Pemprov DKI, baik yang ditangani KPK maupun Mabes Polri.

Ini (kegaduhan) akan ‎mengganggu pelaksanaan Pilkada DKI 2017‎," kata Rico dalam sebuah diskusi bertajuk 'Jakarta Darurat Korupsi' di gedung BIPI, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015).

Menurut Rico, jika kegaduhan ini terus berlarut-larut sampai menjelang Pilkada DKI 2017, bukan mustahil akan membuat pelaksanaan Pilkada terganggu.

 "Harus menjadi catatan kita bersama, tidak mungkin DKI menghadapi Pilkada dalam suasana gaduh seperti ini. Nanti Gubernur dan jajarannya menjalani pemeriksaan sana-sini karena tersandung kasus, belum lagi politisi di DPRD," jelas Rico.

"Saya dengar-dengar, kini Ahok sudah mulai tersudut dan sakarang sedang siap-siap membongkar semua korupsi di DKI sejak zamannya Pak Sutiyoso. Ini Jakarta bisa kacau,"‎ terang Rico.

Dia menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi mengingat‎ semua data ada di Inspektorat DKI.

"Nah kalau ini dibongkar, habis semua. Termasuk pejabat-pejabat yang sudah mati semuanya dibangkitkan dari kubur untuk diperiksa," pesan Rico.

‎"Ini dibongkar sedikit saja sudah sedemikian ribut Jakarta, bagaimana kalau dibongkar semua. Saya khawatir, Jakarta chaos," kata Rico lagi.‎

Karena itu, lanjut Rico, melalui diskusi ini FKMD merasa perlu men‎gingatkan pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewaspadaan dini terhadap apapun yang terjadi di masyarakat.

Rico juga berharap, menjelang Pilkada 2017 forum seperti ini dapat terus berkembang dan keberadaannya dapat tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI.

"Ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap warga Jakarta dan sebagai upaya untuk bersinergi dengan aparat pemerintah dan semua unsur," tandasnya.

Diskusi kali ini, dihadiri puluhan Aktivis se-DKI dengan narasumber, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Ucok Sky Khadafi dan Anggota DPRD DKI Inggard Joshua dari Fraksi Partai Nasdem.
http://m.teropongsenayan.com/23643-t...zaman-sutiyoso


gawat iki DKI JAKARTA DARURAT korupsi !!