Merdeka.com - Presiden Jokowi marah besar namanya dicatut dalam urusan saham Freeport. Dengan muka tegang menahan amarah dia menggelar konferensi pers.

"Tidak boleh namanya lembaga negara bermain-main lagi," kata Jokowi, Senin (7/12).

Napasnya tampak naik turun menahan amarah. Kemudian dia melanjutkan lagi ucapannya.

"Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden kopeg. Tapi sudah mencatut saham 11 persen itu yang saya tidak mau. Ini masalah kepatutan, masalah etika, moralitas, dan itu masalah wibawa!" tegasnya sambil meninggalkan ruangan.

Jakarta - Kemurkaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluap selepas persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Setya Novanto di DPR. Jokowi tak terima apabila lembaga negara dipermainkan.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyebutkan bahwa institusi yang dipimpinnya kini tengah menyelidiki perkara dugaan pemufakatan jahat. Kemarahan Jokowi disebut Prasetyo sebagai suasana kebatinan Presiden melihat kondisi terkini.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (dok detikcom)


Baca juga: Jokowi Marah Besar Setelah Baca Transkrip Lengkap Pembicaraan Novanto

"Itu suasana kebatinan beliau sebagai Presiden. Tanpa diperintah kami kan sudah bergerak. Kan kami bukan robot," ucap Prasetyo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (8/12/2015).

Prasetyo menyebut bahwa kemarahan Jokowi sudah sepantasnya diutarakan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu mengatakan bahwa sebuah lembaga negara memang tak patut dilecehkan.

Baca juga: Jokowi Marah: Saya Tak Apa Dikatakan Gila, Tapi Jangan Mencatut!

"Bahwa lembaga negara itu tak boleh dipermainkan dan sebagainya. Memang sudah sepatutnya," kata Prasetyo.

Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) memang tengah menyelidiki kasus pemufakatan jahat yang disebut Prasetyo bermuatan korupsi. Prasetyo menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan demi kepentingan bangsa.

"Saat ini masih penyelidikan. Kami berusaha untuk mencari bukti-bukti permulaan untuk nantinya dinaikkan ke tahap penyidikan," ujar Prasetyo.

Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Kemarahan Jokowi Terkait Kasus 'Papa Minta Saham'

Sebelumnya pada Senin (7/12) malam, dengan mimik serius dan suara bergetar Presiden Joko Widodo menanggapi soal persidangan kasus 'Papa Minta Saham' oleh MKD DPR. "Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!" ujar Jokowi marah.

Jakarta - Protes terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR disuarakan masyarakat melalui media sosial dan unjuk rasa. Rakyat kecewa, MKD memberi keistimewaan untuk Setya Novanto dengan menggelar pemeriksaan tertutup.

Pegiat antikorupsi Benny Susetyo menyebut kemarahan rakyat makin memicu ketidakpercayaan terhadap DPR.

"Parpol ini tidak memahami rakyat yang sedang marah. Mereka ramai-ramai di media sosial mengecam, memboikot MKD. Jangan anggap remeh kemarahan rakyat ini," kata rohaniwan sekaligus aktivis Romo Benny Susetyo dalam diskusi Koalisi Masyarakat Berantas Mafia Parlemen Menyikapi Perkembangan Sidang MKD di Dre's Kopitiam, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).

Hadir juga dalam acara ini peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded) Arif Susanto, pengamat politik Jerry Sumampaow, pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti dan peneliti dari Formappi Sebastian Salang.

Benny melanjutkan, kemarahan rakyat ini dapat merugikan parpol. Apalagi besok merupakan Pilkada, sehingga bukan tidak mungkin rakyat akan menghukum parpol yang telah menyakiti nurani mereka dengan tidak memilih para calon kepala daerah yang diajukan.

"Rakyat akan menunjukkan kemarahannya, partai akan dihukum. Ini terbukti loh dalam pemilu lalu," ujar Benny.

Benny mengatakan, ini saatnya membangun peradaban melalui revolusi mental. Parpol yang tidak mengedepankan nurani, akan dihukum oleh rakyat.

"Politik ketika tanpa etika dia seperti singa yang menerkam. Politik tanpa trust, tanpa harapan, maka akan kehilangan makna yang sesungguhnya," katanya.

"Kalau DPR main-main, maka DPR akan digulung peradaban karena mereka melukai nurani publik," imbuh Benny.