Bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nama organisasi kemasyarakatan Forum Guru Ngaji sangatlah asing di telinga.Organisasi itu disebut-sebut ada di setiap kecamatan di Tangsel. Namun keberadaannya sulit dilacak.

Detikcom berusaha menelusuri sekretariat ataupun aktivitas ormas tersebut dari Kecamatan Ciputat Timur hingga Serpong Utara, tapi hasilnya nihil. Petugas di kecamatan-kecamatan juga mengaku tidak tahu apa-apa tentang forum itu.

Kepala Humas Pemkot Tangsel Dedy Rafidi terus mengelak ketika ditanya mengenai eksistensi Forum Guru Ngaji Tangsel. "Enggak tahu saya. Besok, deh, saya carikan," janjinya saat ditemui di kantor Pemkot Tangsel, Rabu, 2 Desember 2015.

Padahal ormas itu tercatat sebagai salah satu penerima bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tangsel 2015. Mereka menerima duit Rp 75 juta hingga Rp 125 juta per kelompok.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut Forum Guru Ngaji sebagai organisasi bodong. Ormas itu sengaja dibentuk kubu calon wali kota petahana, Airin Rachmi Diany, sebagai kedok pencairan dana bansos dan hibah untuk menggalang dukungan politik.

Fitra bekerja sama dengan Forum Semangat Rakyat memang tengah mengungkap dugaan penyalahgunaan dana bansos dan hibah untuk kepentingan politik Airin-Benyamin Davnie. Kecurigaan itu berawal dari kenaikan fantastis APBD Perubahan Tangsel 2015 untuk kedua jenis anggaran itu, dari semula Rp 29 miliar menjadi Rp 105 miliar.

"Itu sangat potensial untuk memobilisasi politik," tutur Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto.


Selain Forum Guru Ngaji , berdasarkan sigi kedua lembaga swadaya masyarakat itu, ada beberapa lembaga penerima bansos lainnya yang juga gelap keberadaannya. Sebut saja Paguyuban SGA Radio, yang menerima dana Rp 10 juta, dan Komunitas Ukhuwah Remaja Madani (Rp 100 juta).

Lalu, Forum Persatuan Majelis Taklim Tangerang Selatan memperoleh sumbangan Rp 2,7 miliar dari Pemkot Tangsel. Forum ini diikuti oleh ibu-ibu dari Partai Golkar, yang merupakan partai pendukung Airin-Benyamin. Detikcom juga kesulitan menemukan kegiatan majelis ini.

Sebetulnya ada pula penerima bansos dan hibah APBD Tangsel yang lembaganya valid. Namun, kalau tidak dibina oleh Airin sendiri selaku Wali Kota Tangsel, lembaga itu dipimpin oleh tokoh-tokoh di Tangsel yang masuk dalam barisan tim sukses atau pendukung Airin

Ormas itu antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tangsel, yang dipimpin Eeng Sulaiman, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, yang juga anggota tim sukses Airin-Benyamin. Kemudian, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tangsel di bawah Heli Slamet, yang dikenal sebagai pendukung calon petahana. Heli saat ini menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Tangsel.

Di samping itu, ada Karang Taruna Tangsel, yang diketuai oleh Abdul Rosyid. Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangsel ini merupakan orang dekat Airin dan mantan sekretaris pribadi adik ipar Ratu Atut Chosiyah itu.

KNPI dan DMI blak-blakan mengakui menerima dana hibah. Eeng mengatakan setiap tahun KNPI mengajukan proposal bantuan berupa dana hibah atau bansos kepada Pemkot Tangsel. Tahun ini KNPI menerima sumbangan Rp 500 juta. Dana itu cair pada September 2015.

Dana itu berasal dari APBD murni Tangsel. "Betul, KNPI memang setiap tahun mengajukan proposal untuk hal tertentu terkait dengan pembinaan organisasi kepemudaan. Enggak usah bilang ada indikasi atau curiga, memang betul kami menerima," katanya.


Senada, Heli membenarkan DMI menerima dana hibah dari Pemkot Tangsel pada Oktober 2015. Dana itu tidak diajukan oleh DMI Kota Tangsel, melainkan oleh para pengurus di setiap kecamatan.

Tangsel memiliki tujuh kecamatan dengan total jumlah masjid 540 buah. Setiap masjid menerima dana hibah Rp 10 juta. Dengan begitu, jumlah sumbangan untuk DMI sebesar Rp 5,4 miliar, lebih rendah Rp 200 juta dari temuan Fitra.

Ia menambahkan, dana hibah yang diterima DMI tahun ini merupakan hasil pengajuan proposal pada 2014. Para pengurus sebetulnya berharap dana itu cair pada Juni lalu atau saat bulan Ramadan. Namun ada syarat yang belum dilengkapi. "Insya Allah sampai saat ini semuanya sudah tersalurkan," katanya.

Baik Eeng maupun Heli berkeberatan dana hibah itu dikait-kaitkan dengan pemenangan Airin-Benyamin. "Kami KNPI bukan untuk pilkada. Siapa pun pemerintahan di Tangsel atau di mana pun diatur wajib dan boleh menerima (bantuan), baik dari APBN maupun APBD," ucap Eeng.

Sementara itu, Heli mengatakan DMI bersikap independen dan tidak ikut dalam politik praktis. Kerja sama DMI Tangsel tidak hanya dilakukan dengan Pemkot, tapi juga dengan siapa saja. "Kalau ada yang menyangkutkan (dengan politik), ya, enggak ada," katanya.



Namun pengakuan penerimaan dana bansos dan hibah itu berkebalikan dengan pernyataan ketua tim sukses pasangan Airin-Benyamin, Muhammad Romlie. Menurut dia, APBD 2015 dan perubahannya tidak memuat penyaluran dana bansos. Bila ada, ia, yang juga Ketua DPRD Tangerang, pasti ikut menekennya. "Sekarang tahun ini kami enggak ada hibah bansos," dia menegaskan.

Hal yang sama diungkapkan Benyamin. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri pada Juni lalu, tuturnya, dana bansos dan hibah untuk 2015 tidak boleh dicairkan sebelum pilkada serentak 9 Desember mendatang. "Belum kami cairkan, bagaimana bisa masuk ke tim sukses?" katanya.

Menurut Benyamin, dana hibah yang mengalir tahun ini untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilu, dan keperluan pengamanan pilkada oleh polisi. Hibah untuk penyelenggaraan pilkada itulah, kata dia, yang menjawab mengapa APBD 2015 Perubahan membengkak.

"(Untuk) KPU saja, kalau tidak salah, Rp 61 miliar. Untuk Panwaslu Rp 6-8 miliar. Kemudian untuk polres beberapa belas miliar rupiah. Jadi memang itu untuk pilkada. Dari mana memangnya anggaran pilkada ini?" katanya.

http://news.detik.com/lapsus/3088810...bansos-tangsel