Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang bermain politik dalam mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam mendapatkan saham dari PT Freeport Indonesia (FI) yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto (SN). Kolega SN ini meminta agar langkah tersebut segera dihentikan.

"Jaksa Agung kan politisi Nasdem. Dia berusaha mengembang-ngembangkan kasus itu. Tolonglah jangan main politik," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (4/12).

Ia menilai Jaksa Agung Muhammad Prasetyo masih mengenakan baju politiknya dalam penegakan hukum. Jika ingin tegas menegakkan hukum harus berani keluar dari partai politik. "Tolong tanggalkan baju politik. Bahaya sekali bangsa kita kalau Jaksa Agungnya bermain politik," tutur politisi PKS ini.

Sebelumnya, Prasetyo menyatakan sedang menyelidiki potensi permufakatan jahat yang berujung pada tindakan korupsi dalam renegosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang melibatkan SN. Pihak Kejagung telah menyita handphone (HP) dari Presiden Direktur Freeport Maroef Syamsudin yang digunakan untuk merekam pembicaraan bersama SN.

Pernyataan senada dengan Fahri disampaikan pengamat hukum Universitas Airlangga Ahmad Mukhlis. Menurutnya, apa yang dilakukan Kejagung berlebihan dan tebang pilih perkara.

“Ketika masih banyak kasus korupsi yang mangkrak, kejaksaan sepertinya berupaya menjadikan momen kasus SN untuk perbaikan citra. Padahal masih banyak kasus yang lebih penting ketimbang kasus SN, termasuk eksekusi perkara yang telah berketetapan hukum tetap dan piutang PNBP yang hingga kini tak tertagih," kata Mukhlis.

Menurutnya, jika kejaksaan tidak ingin dituduh tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi, maka harus berani memeriksa oknum jaksa yang disebut-sebut dalam persidangan dugaan suap kasus Bansos Pemprov Sumatera Utara. Jangan hanya ‘ngebet’ atau tergesa-gesa menyelidiki kasus SN. Dia malah mendukung sikap Polri maupun KPK yang justru lebih menunggu putusan MKD sebelum mengambil tindakan hukum.

"Masyarakat pastinya lebih senang jika benar kasus SN ini mengarah ke penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi tersebut ditangani KPK. Kejagung memiliki catatan buruk ketika menangani kasus SN, yakni dalam kasus Cessie Bank Bali," tuturnya.

sumber