JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie menilai hingga kini tidak ada bukti yang menyatakan Ketua DPR Setya Novanto melakukan pelanggaran.

Penilaian itu diberikan Ical menanggapi sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Kalau lihat sampai kemarin, dari bukti-bukti yang ada, tidak ada yang menyatakan bahwa Ketua DPR salah," kata Aburizal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Pria yang biasa disapa Ical itu mengatakan, Golkar belum mengambil sikap soal rekaman yang diputar dalam persidangan MKD. (Baca juga: Bos Freeport Sengaja Rekam Percakapan Setya Novanto Pakai HP)

Ical mengimbau semua semua pihak tidak terburu-buru menghakimi Novanto.

"Nanti bisa ditanya sama dia (Novanto) rekaman asli bukan, atau dicatut bisa saja. Kita tidak boleh trial by the press (menghakimi melalui media massa). Saya imbau kepada media untuk tidak menghukum seseorang padahal belum ada bukti orang itu bersalah," kata Ical.

Terkait proses persidangan, Golkar menyerahkan seluruhnya kepada MKD. Dia berharap MKD dapat bekerja secara objektif.

"Partai Golkar akan tetap membela yang benar, kalau salah ya disalahkan," tegas Ical.


Sindonews