Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten terbesar dan terluas di Provinsi Jawa Barat, dengan luas garis pantai mencapai 114 kilometer dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta orang memiliki sejumlah problematika tersendiri dalam menata pembangunan daerah yang saat ini masih tertinggal dengan beberapa kabupaten lain,khususnya di wilayah eks kawedanan Cirebon yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Kuningan.

Sejak era reformasi bergulir 15 belas tahun yang lalu hingga sekarang atau dari kepemimpinan Irianto MS Syafiudin atau yang biasa dikenal yance hingga saat ini yang dilanjutkan Istrinya yakni Anna Sophana sebagai Bupati Indramayu, demokrasi di Kabupaten lumbung padi terbesar di Jawa Barat ini masih terpasung akibat intervensi dari pemimpin pemerintahan daerah.

Tidak hanya demokrasi saja yang terpasung di kabupaten ini, perkembangan dunia pendidikan dan ekonomi kerakyatan juga hanya mimpi disiang bolong. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu kabupaten dengan pendidikan terendah, ditambah dengan buta aksara yang tertinggi. Sungguh ironis ditengah pemerintah pusat tengah menggencot kemajuan dunia pendidikan, namun di Indramayu justru belum menunjukkan tanda-tanda kemajauan yang berarti.

Berbeda dengan pendidikan, dunia kesehatan di Indramayu juga jauh dari harapan masyarakat yang mengidam-idamkan kesetaraan kesehatan. Rendahnya peran pemerintah dalam mendorong masyarakatnya dalam berperilaku pola hidup bersih dan sehat, tentu saja mendongkrak angka kematian ibu dan bayi terus mengalami peningkatan jumlah dalam setiap tahunnya. Selain itu, mahalnya biaya berobat dan perawatan rumah sakit sudah barang tentu menjadi masalah klasik pemerintah yang hingga saat ini belum teratasi. Bahkan pelayanan rumah sakit daerah pun menjadi momok tersendiri di masyarakat, karena tidak seriusnya pelayanan rumah sakit dalam melayani pasien, apalagi sang pasien tersebut dari rakyat miskin yang menggunakan Jamkesmas atau kartu sehat lainnya.

Di era kepemimpinan istri Irianto MS Syafiudin, mantan bupati dua periode atau Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophana menyebutkan, hingga akhir 2014 jumlah warga miskin di Indramayu lebih dari 200 ribu penduduk atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Indramayu,dari jumlah tersebut 70 ribu warga diantaranya pengangguran yang sangat membutuhkan pekerjaan dan upah yang layak. Jumlah APBD Indramayu yang mencapai 1,2 triliun hingga saat ini masih belum dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi serta sarana olah raga masih jauh dari harapan rakyat.

Jumlah APBD di Indramayu juga pembangunannya cenderung tidak merata dan hanya bersifat sentralistik. Beberapa kecamatan di wilayah Indramayu barat dan Indramayu timur juga diangkat sebelah mata, infrastruktur di wilayah tersebut kondisinya sangat buruk dan tentu saja menghambat produktifitas warga. Apalagi di wilayah tersebut merupakan kantong-kantong yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertanian dan perikanan.

Dari berbagai persoalan tersebut diatas, tentu saja Hal itu merupakan hanya sekelumit persoalan yang dihadapi masyarakat Indramayu sejak Kabupaten Indramayu di Pimpin Irianto MS Syafiudin atau yance, hingga sekarang dilanjutkan istrinya Hj. Anna Sophanah. Sehingga sudah sepantasnya pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti masyakarat dapat berfikir cerdas dalam menentukan pilihan calon pemimpin Bupati selama lima tahun kedepan yang akan membawa perubahan, serta membongkar dinasti kepemimpinan untuk menunju Indramayu Lebih Baik dan Makmur.

Sumber: http://rakyatindramayu.com/membongka...ebih-baik.html

Disorot, Dinasti Politik di Indramayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Utama dari Indonesia Governance Index (IGI), Lenny Hidayat, menilai kabupaten Indramayu, Jawa Barat, jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Padahal, menurut Lenny, alokasi Pemprov Jabar untuk kesehatan dan pengentasan kemiskinan di tahun 2012 mencapai Rp 788 per kapita per bulan, dan Rp 4.227 per kapita per bulan.

Tentunya, bantuan provinsi tidaklah cukup untuk memperkecil kesenjangan semua kabupaten.

"Tetapi yang terjadi di Indramayu, salah satunya karena dinasti politik. Dimana bupati, DPRD dan sebagainya terdapat hubungan kekeluargaan," ujar Lenny saat ditemui di Grand Ballroom Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Lanjut Lenni, Pemerintah daerah di Indramayu sangat tertutup atau transparansinya rendah. Padahal, mereka penyuplai terbesar TKI. Sehingga daerah Gunung Kidul yang APBD hanya sekitar Rp 700 miliar. Selain itu APBD Indramayu cukup besar masuk lima terbesar dari 34 kabupaten namun belum bisa mensejahterakan rakyatnya.

"Ini adanya dinasti politik yang sudah bertahan sekitar 10 tahun," urai Lenny.
Menurutnya, IGI juga sudah mengecek secara statistik, jika tidak ada korelasi antara daerah Indramayu kaya dengan kesejahteraan rakyat. Karena meski APBD Indramayu banyak, tapi tidak bisa memberikan pemerataan untuk kesejahteraan rakyatnya.


Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2...k-di-indramayu

KPK: Dinasti Politik Sangat Berpotensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji menilai, dinasti politik di daerah berpotensi munculnya tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menilai keluarga petahana diperbolehkan mengikuti Pilkada tanpa batasan.

"Soal potensi korupsi terhadap dinasti politik itu sangat memungkinkan berdasarkan praktik empiris," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Jumat (10/7/2015).

Indriyanto lantas mencontohkan beberapa daerah yang membentuk dinasti kecil dan tersandung korupsi di KPK. Misalnya, kata Indriyanto, kasus Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah yang menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Dinasti Banten keluarga Atut berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sochib. Pria yang dikenal memegang kendali Banten itu mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001.

Diketahui, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana merupakan ketua AMPG Banten. Sedangkan istri Wawan, Airin Rachmi menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Selain itu, anak Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014, sementara istrinya Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Begitu pula dengan Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut yang menjadi Wakil Bupati Kabupaten Serang 2010-2015.

Contoh lainnya, sebut Indriyanto, yaitu kasus Bupati Empat Lawang yang baru diusut KPK. Kendati demikian, Indriyanto menghormati putusan MK tersebut.

"Saya menghormati putusan MK mengingat basisnya adalah hak asasi warga negara dalam kehidupan dan sistem ketatanegaraan," kata Indriyanto.

Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak punya konflik kepentingan dengan petahana seperti diatur dalam Pasal 7 Huruf r UU No 8/2015.

Dengan demikian, anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, ketentuan larangan konflik kepentingan memuat pembedaan perlakuan yang semata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang.

Di sisi lain, konstitusi menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Larangan diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU HAM.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015...otensi.Korupsi

Indramayu Kabupaten Termiskin Kedua di Jawa Barat

TEMPO Interaktif, Indramayu – Kabupaten Indramayu menempati posisi sebagai daerah termiskin kedua di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Kasi Statistik BPS Kabupaten Indramayu, Caswandi.
“Posisi tersebut diketahui dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2009 lalu,” katanya, Rabu (14/4). Saat itu, angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu mencapai 319.630 jiwa atau 17,99 persen. Angka ini membuat Kabupaten Indramayu sebagai daerah termiskin kedua di Jawa Barat.
Hal yang sama pun terjadi pada 2008 lalu. Angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu pada tahun tersebut mencapai 347.000 atau sekitar 19,75 persen. “Jadi selama dua tahun berturut-turut posisi ini tidak berubah,” katanya. Sedangkan untuk hasil Susenas 2010 menurut Caswandi saat ini masih dalam pengolahan data.

Angka kemiskinan tersebut diperoleh berdasarkan penilaian criteria miskin dan sangat miskin. “Setidaknya ada 14 kriteria miskin yang ditetapkan BPS pusat,” katanya. Diantaranya hanya makan satu atau dua kali sehari, luas lantai bangunan kurang dari delapan meterpersegi serta jenis lantai tempat tinggal masih berupa tanah atau bamboo atau kayu murahan.

Selanjutnya Caswandi pun mengakui jika angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS ini pun bisa berbeda dengan data kemiskinan yang ada di instansi di lingkungan Pemerintahan kabupaten Indramayu.

Sumber: http://bisnis.tempo.co/read/news/201...-di-jawa-barat

Politik Dinasti Indramayu Dijadikan Skripsi di UIN Jakarta

Cuplik.Com - Indramayu - Politik dinasti di Indramayu sudah menjadi perhatian nasional, salah satunya masalah ini diangkat menjadi tema skripsi di Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema tersebut diangkat dengan harapan adanya pembelajaran politik untuk masyarakat dalam rangka clean and good governance (pemerintahan yang baik dan bersih) di kabupaten Indramayu.
Hal itu diungkapkan oleh mahasiswa asal Kandanghaur Indramayu, Bung Fay, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat dirinya melakukan penelitian di Indramayu, Sabtu (3/10/15).

"Saya mengangkat skripsi ini karena saya melihat daerah kelahiran saya (Indramayu) sangat tertinggal dari daerah lain. Semoga hasilnya nanti bisa bermanfaat untuk kemajuan Indramayu," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam skripsi tersebut berjudul "Pengaruh Politik Kekerabatan Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik di Indramayu Tahun 2000-2015", dengan metode menggunakan penelitian kualitatif yang dianalisis dengan kerangka teori dan hasil penelitian di lapangan.

Ia akan mengupas terkait keterlibatan keluarga Irianto MS Syafiuddin (Yance) dalam upaya melanggengkan dinasti politik di Indramayu, baik secara garis keturuan maupun upaya membangun kekuatan lain seperti di birokrasi, PNS, Ulama, LSM, dan yang lainnya.

"Pokoknya di sektor agama, pendidikan, ekonomi, hukum dan politik. Terus juga terkait perjalanan dinasti selama 15 tahun dalam upayanya meraih kekuasaan," jelasnya.

Alasan Tema Tersebut Diangkat

Pertama, Masih jarangnya kajian tentang politik di Indonesia yang mengupas secara mendalam terkait peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat.

"Kalau pun ada masih sebatas normatif," terangnya.

Kedua, Dinasti politik yang terjadi di Indramayu dipahami sebagai bentuk pembajakan terhadap demokrasi. Pasalnya, meski demokrasi memberikan ruang terjadinya dinasti politik, namun di Indramayu tidak dipahami sebagai strategi namun sebatas upaya untuk menguasai.

"Harusnya dinasti politik ada dua kriteria yang diangkat, yakni kapasitas dan integritas dari aktor. Akhir-akhir ini saya belum melihat kedua kriteria itu tidak ada," jelasnya.

Ketiga, tidak adanya peran pemerintah daerah dalam berupaya untuk mencerdaskan warganya seperti cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

"Pemerintah harus berperan sebagai negara dalam upaya mencerdaskan masyarakat," katanya.

Harapan yang Diinginkan

Ia menjelaskan harapan diangkatnya tema tersebut, agar dapat mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat di Indramayu terutama kelas menangah seperti para aktivis, akademisi, dan mahasiswa.

"Untuk pemerintah, semoga dapat menyampaikan niat baiknya untuk berniat memberikan kecerdasan kepada masyarakat yang clean and good governance," jelasnya.

"Kalau untuk mahasiswa dan para aktivis, harapannya agar mereka terus bersuara dan berupaya mengingatkan pemerintah agar melakukan niat baiknya memberikan pelayanan dan kecerdasan kepada masyarakat," pungkasnya.

[am/wo].

Sumber: http://www.cuplik.com/humaniora/2015...N-Jakarta.html

Meski yang menjabat Bupati adalah istrinya tapi masih memegang peran dan kebijaksanaan pemerintah semua ada di tangan Yance?