Sudah setahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo berjalan, meski perlambatan ekonomi global dan turunnya harga komoditas ekspor yang melanda negeri ini, namun lebih banyak perubahan positif terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur serta kebijakan ekonomi jangka panjang.

Hal tersebut terungkap dalam acara diskusi yang diadakan oleh lembaga Markplus Center Public Services,Sabtu (28/11) di Tower A Eighty Eight, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh beberapa panelis yang mengenal secara dekat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Direktur Utama Perum Perhutani,Mustoha Iskandar, contohnya, ia mengatakan semenjak kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014 lalu, Indonesia banyak mengalami pembenahan dalam hal investasi dan daya saing.

“Saat ini kita masuk dalam posisi 16 besar negara dengan ekonomi paling berkembang di dunia, dan pada tahun 2030 Indonesia bisa masuk tujuh negara dengan ekonomi terbesar di dunia bila pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Mustoha.

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk masuk dalam Trans Pacific Partnership (TPP) pada 2016 merupakan langkah maju dalam menarik ekonomi Indonesia bisa lebih maju dan tidak ditinggalkan oleh investor.

Dampak positif lainnya juga
diungkapkan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Marketeers Association (IMA) periode 2015 – 2017, Arif Wibowo.

Ia melihat Indonesia sejak
dipegang oleh Presiden Jokowi jauh lebih kompetitif dan mampu berdaya saing dibandingkan negara-negara berkembang lainnya,hal ini terlihat dari Global Competitiveness Index yang meloncat dari posisi 74 ke posisi 20.

“Bahkan beliau sangat mendukung industri pariwisata dalam negeri dengan membebaskan Visa bagi 90 negara, dan keputusan ini merupakan salah satu terobosan untuk semakin mengenalkan keindahan wisata dalam negeri pada turis mancanegara,”kata Arif.

Hal positif lainnya juga terlihat dari upaya pemerintah dalam menumbuhkan usaha kecil menengah, dengan menyusutkan prosentasi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari angka 22 persen menjadi 12 persen, dan akan diperkecil lagi menjadi 9 persen pada tahun-tahun mendatang.

Namun Arif meminta pemerintahan melalui Kementrian Perhubungan RI untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur di 230 bandar udara yang ada di Indonesia, pasalnya 70 persen dari total jumlah bandar udara itu masih mengandalkan visual landing.

“Dampaknya rotasi pesawat
menjadi pendek sehingga
membebankan maskapai
penerbangan yang mengantri untuk lepas landas atau mendarat, dan di sebagian besar lokasi pariwisata unggulan belum bisa dilandasi oleh pesawat tipe 737 dan 720,”tambahnya.

Sedangkan, Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Suparno Djasmin, memuji keputusan berani Jokowi yang menghentikan lebih dari Rp 200 triliun subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dan membelenggu Indonesia selama ini.

“Pak Jokowi ini punya keberanian seorang leader, beliau berani melakukan yang benar, dia fokus pada infrastruktur dan swasembada pangan, sehingga buying power masyarakat lambat laut meningkat,” kata Djasmin.

Ia juga menilai banyak proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak di era sebelum Jokowi sudah dilanjutkan kembali sehingga ekonomi domestik berkembang, dan berbagai implementasi kebijakan di daerah sangat terasa.

“Dari kacamata seorang marketing, sosok Jokowi tidak hanya menimbulkan persepsi masyarakat saja, tapi value of goverment benar terasa langsung oleh masyarakat, berbagai pembangunan infrastruktur nanti akan sangat terasa pada tahun 2017 dan 2018,”lanjutnya.

Selain itu panelis lainnya,
Managing Director Siloam
Hospitals Group, Dr. Anang
Prayudi, mengungkapkan dua hal fundamental yang disentuh oleh Presiden Jokowi saat terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 lalu adalah pendidikan dan kesehatan.

”Kalau kita bicara kesehatan, tantangannya sangat luar biasa,industri kesehatan di South East Asia sifatnya fast growing meski penetrasinya rendah, padahal pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi, jadi
kebutuhan akan layanan kesehatan juga akan terus meningkat,” kata Anang.

Ia berharap agar pemerintah pusat mempermudah izin bagi pihak private sector (swasta) untuk membangun Rumah Sakit di daerah, yang saat ini untuk membuka RS harus memenuhi 102 peraturan prasyarat.

“Masih harus ada sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,”ungkap Anang.

Pertemuan diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Tjahjo menilai pemerintahan Jokowi sudah dalam track yang benar meski banyak hal yang harus diperbaiki.

“Syarat utama pembangunan Indonesia ada tiga hal, yakni pemerataan pembangunan,Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga hasilnya kehidupan rakyat jauh lebih sejahtera,” kata Tjahjo.

Ia mengungkapkan pemerintah baru mulai berjalan sebenarnya yakni pada akhir Februari 2015 saat APBN disahkan DPR,sehingga pada bulan Maret proyek jalan dan April pembangunan infrastruktur mulai berjalan.

“Untungnya keterlambatan
pengesahan anggaran itu dibantu dengan kebijakan penghilangan subsidi BBM, jadi beban ekonomi Indonesia lebih ringan,” katanya. (Pb)