Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR menginginkan penanggung jawab terakhir dalam menentukan kondisi krisis keuangan adalah Presiden, bukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

"Itu pertimbangan kami di DPR. Jika bisa, pernyataan terakhir penentu krisis itu adalah Presiden. Sebelumnya kan Menteri Keuangan, mana berani," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menanggapi inti perdebatan substansi dalam RUU JPSK, di Gedung DPR, Senin (30/11).

Dalam rapat tersebut, Komisi XI menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU JPSK yang berjumlah 315 masalah pada substansi. Menurut Fadel, mayoritas substansi yang terdapat dalam DIM adalah ikhwal penanggung jawab terakhir kondisi krisis tersebut.

Fadel mengatakan penentuan krisis dalam sistem keuangan harus diambil alih oleh Presiden, mengingat jumlah aset yang begitu besar dan dampaknya yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, terlalu berisiko jika penanggung jawab terakhir penentuan kondisi krisis diemban oleh FKSSK yang terdiri dari empat otoritas yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
"Apalagi sekarang tidak ada hak imun bagi keempat lembaga itu, hanya ada pendampingan hukum," kata dia.

Fadel mengatakan, pertimbangan lain dari komisi adalah tidak adanya lagi ketentuan untuk pemberian dana talangan dari APBN atau bail out. Dia meminta jika terdapat kondisi keuangan "tidak normal" dan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank, KSSK cukup mengoptimalkan dana talangan dari Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan."Pokoknya kita ingin meminimalisir penggunaan uang dari APBN, dari LPS atau BI saja," kata dia.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/32...-presiden.html