Jakarta - Calon incumbent Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/11) oleh Lembaga Pengawasan Anggaran Indonesia (LPAI) DPD Jawa Timur terkait dugaan korupsi pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Benowo, Surabaya.
Ketua LPAI DPD Jawa Timur, Ismet Rama menduga telah terjadinya kongkalikong antara Pemkot Surabaya yang dipimpin Risma dengan PT Sumber Organik (SO) dan DPRD Surabaya dalam proyek kerja sama pengelolaan TPA Benowo, Surabaya. "Proyek kerja sama dengan sistem model Build Operate Transfer (BOT) ini melibatkan elit pejabat balai kota dan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014," kata Ismet usai melaporkan dugaan korupsi itu, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/11).
Ismet menyatakan, dari prosedur dan tata cara pembayaran tipping fee dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo diduga mengarah pada korupsi dan gratifikasi kepada pihak yang turut serta dibalik proses itu. Pasalnya, sejak perjanjian pengelolaan TPA Benowo ditandatangani Risma pada 2012 lalu, arutan pembayaran tipping fee sama sekali tidak diatur dalam peraturan daerah.
Padahal hingga kini, lanjut dia, sebanyak Rp 78 miliar telah dikeluarkan dari APBD Surabaya untuk membayar tipping fee pengelolaan TPA Benowo. "Proyek pengelolaan sampah yang dimenangkan PT SO diduga kuat berpotensi merugikan negara, sudah dua kali terjadi pembayaran tipping fee oleh Pemkot Surabaya yang diduga memberikan modal kepada PT SO," katanya.
Dalam laporannya, Ismet menyerahkan sejumlah dokumen kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Salah satunya terkait kontrak kerja sama TPA tersebut. "Respon KPK positif. Laporan kami diterima dan akan ditindaklanjuti," katanya.
Fana Suparman/WBP

sumber ; m.beritasatu.com/hukum/326097-risma-dilaporkan-ke-kpk-terkait-pengelolaan-tpa-benowo.html