DICURIGAI, GERAKAN MOGOK NASIONAL BURUH DIPOLITISASI
SABTU, 21 NOVEMBER 2015 , 21:29:00 WIB

LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA
RMOL. Rencana mogok nasional yang akan dilakukan oleh elemen buruh terkait penolakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan di seluruh kawasan industri se-Indonesia menuai kritik.

‎Menurut ‎Direktur Dinamic Global Sistem Jati Ulung, aksi tersebut menunjukan bahwa buruh tidak dewasa dalam menyikapi adanya PP tersebut. Padahal, tingkat kesejahteraan buruh sudah semakin membaik dibandingkan era orde baru.‎

"Upah daerah sudah semakin baik dan naik, jadi tak ada alasan buruh untuk melakukan mogok nasional," tegas Jati Ulung dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Sabtu malam (21/11).

‎Analisa dia, ‎gaya hidup buruh saat ini sangatlah berbeda dengan zaman Soeharto. Buruh saat ini sudah memiliki kendaraan roda dua merk Ninja, serta memakai alat komunikasi ponsel Merk Samsung.

‎"Makan juga sudah mewah kentucky, dan demo pun harus menggunakan kendaraan Bus yang ber AC. Jangan ikuti nafsu, dan selera saja. Buruh harus dewasa, kalau tidak mau ya jadi pengusaha saja," jelasnya.

‎Jati tekankan, kehadiran PP Pengupahan itu tak menghambat adanya kenaikan upah buruh dan tak pengaruhi kebijakan dewan pengupahan untuk menaikkan upah. ‎"Jika buruh mogok, maka kasihan pengusaha yang merugi. Formula kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Jokowi soal upah ini sudah diperhitungkan mateng-mateng tidak mungkin menjerumuskan buruh. Pahami seluruh poin dalam PP 78 jangan terpengaruhi hasutan-hasutan untuk mogok," tuturnya.‎

"Buruh jangan cuma menuntut saja. Upah sudah naik, maka harus tingkatkan juga produksinya. Jangan mogok lagi. Tingkat inovasi lain untuk kesejahteraan buruh," sambung Jati.

‎Dia menduga, gerakan mogok nasional itu ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. ‎"Ini ada kepentingan politik di gerakan buruh, dan ada yang menunggangi kelompok yang tak puas dengan pemerintah," duga dia.

‎Jati berharap, buruh tetap memerhatikan hak-hak orang lain dan melakukan aksi damai dan taat hukum. ‎"Jangan merugikan orang banyak jika melakukan gerakan mogok nasional. Jangan bikin macet, penuhi juga hak-hak orang banyak," imbuhnya.‎ [sam]‎

http://www.rmol.co/read/2015/11/21/225427/Dicurigai,-Gerakan-Mogok-Nasional-Buruh-Dipolitisasi-