Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring mengatakan, tidak dikenal istilah data dari Kementerian Pertanian terkait produksi beras yang surplus, namun tetap impor.

"Kami tidak mengeluarkan data, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan. Yang ada adalah data berjenjang," kata Hasil di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Hasil menjelaskan, Kementan hanyalah mengumpulkan data dari rantai pertanian, kemudian dilaporkan dengan berdiskusi bersama BPS, kemudian BPS yang memiliki hirarki langsung dari pusat hingga kecamatan.

"Kami telah menggelontorkan dana sebanyak Rp49 miliar, agar mendapatkan data yang akurat, dengan cara menyegarkan tenaga-tenaga pencari data di lapangan, bisa penambahan alat atau honor, tentunya bekerja sama dan terintegrasi dengan tenaga BPS, tapi bukan kami yang rilis data," kata Hasil.

Sebelumnya, berdasarkan rilis BPS pada 2015, Indonesia diprediksi mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 75 juta ton, atau setara 43,940 juta ton beras.

Namun, data tersebut kemudian direvisi kembali oleh BPS menjadi 74,99 juta ton, dengan alasan kekeringan atau El-Nino. Ternyata, walaupun direvisi, konsumsi beras nasional pada 2015, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), menurut BPS, Indonesia hanya butuh 33,368 juta ton. Artinya, kesimpulannya tetap terjadi surplus.

Atas kejadian tersebut, beras surplus namun pemerintah tetap menempuh importasi. Akibatnya, banyak pihak beranggapan, data BPS tidak valid. Anggapan ini juga diakui oleh Kepala BPS Suryamin.

Suryamin sepakat, data produksi beras, saat ini, tidak valid dengan kondisi di lapangan. "Memang dugaan tidak valid, tapi jangan digeneralisirkan pada semua data. Karena banyak hal satunya, kemudian yang lain, ada juga yang namanya Sensus Nasional (Senas), kesemuanya kami kerjakan sendiri tidak ada orang lain campur tangan. Itu kami lakukan sendiri dan kami jamin," tegas Suryamin. [tar]


http://ekonomi.inilah.com/read/detai...-dan-bps-gaduh