Perhelatan Pilkada serentak 2015 pada 9 Desember 2015 kurang dari sebulan, saat ini seluruh tim pemenangan calon kepala daerah yang akan bersaing sudah merancang strategi agar pasangan yang diusungnya dapat memenangkan Pilkada serentak. Dinamika selama masa kampanye Pilkada dimana adanya kampanye hitam, belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi pilkada, dan permasalahan lainnya terjadi di beberapa daerah. Hal ini merupakan kejadian yang berulang sama seperti pada pilkada-pilkada sebelumnya. Pelaksanaan sosialiasi Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dinilai belum optimal. Kordinator Forum Masyarakat Komunitas Tasikmalaya (FMKT), KH. Dede Syaeful Anwar, mengatakan saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya datang dari satu kecamatan ke kecamatan lain dengan tatap muka pada sebagian masyarakat lapisan tertentu. Pilkada kali ini jauh berbeda dari pilkada sebelumnya, karena hanya ada calon tunggal. Oleh karenanya perlu sosialisasi yang maksimal dari penyelenggara pemilu. Pola sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif. Jika hanya dilakukan sendiri seperti saat ini, maka tentu akan berat bagi KPU. Harus ada upaya kerjasama dengan pihak lain, seperti MUI, organanisasi kepemudaan, maupun media untuk sosialisasi tersebut. Sisa waktu yang ada mustahil bisa dilakukan sendiri oleh KPU.

Saat ini politik uang pada Pilkada sudah memasuki model politik uang pascabayar, Komisioner Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng), Asrifai, mengatakan politik uang pasca bayar dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS), artinya coblos dulu baru dibayar, inilah yang patut diwaspadai dan diawasi oleh masyarakat. Modus politik uang pascabayar tersebut berlangsung di TPS dengan cara pemilih merekam dalam bentuk foto atau video surat suara yang dicoblos. Berdasarkan bukti foto itulah yang bersangkutan memperlihatkan kepada tim sukses bahwa dirinya benar sudah memilih, lalu dibayar. Kecenderungan politik uang pascabayar tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon yang bersangkutan benar sudah dipilih. Selain dalam bentuk foto/video, yang juga patut dicurigai terjadinya pencoblosan di luar kewajaran, adalah foto calon di kertas suara diambil sebagian atau hanya nomor urutnya saja yang diambil. Ini pencoblosan di luar kewajaran sehingga bisa dicurigai jadi alat bukti politik pascabayar. Potensi lainnya penyalahgunaan formulir C6 atau undangan memilih. Pada pilkada dan pemilu sebelumnya formulir C6 disebut undangan memilih, namun pada pilkada serentak disebut surat pemberitahuan kepada pemilih. Formulir C6 ini bisa saja digunakan oleh orang lain karena tidak ada foto dalam formulir itu.

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Sumbar) meminta pasangan bakal calon kepala daerah se-Sumatera Barat dan tim kampanye agar saat berkampanye bersaing secara sehat, tidak saling menjelekan pasangan sehingga terwujud Pilkada berkualitas, damai dan berintegritas. Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, mengatakan pasangan calon bersama dengan timnya bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, menghadirkan iklim politik yang nyaman, dan setiap perbedaan politik dijadikan pengikat persaudaraan. Ketua Pilkada Watch Sulawesi Utara, Gustaf Koloay menyatakan kehadiran Pilkada Watch di Sulut untuk bersinergi dengan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pilkada di Sulut. Siap saling membantu dan bersinergi dengan KPUD, Panwas dan pemerintah serta keamanan dalam pelaksanaan pilkada di Sulut. Sementara Sekretaris Pilkada Watch Sulut Ronal Tanamal, menyatakan bahwa Pilkada Watch mendukung terwujudnya pilkada serentak yang damai dan berkualitas.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir menegaskan, para penyelenggaraan pilkada serentak harus memiliki integritas yang baik. Netralitas dari setiap lembaga yang terkait mutlak diperlukan, agar pilkada berjalan baik dan lancar. Diharapkan KPU, Panwaslu, Polisi, TNI dan pemangku kepentingan lainnya bisa menjalankan semua tugas sebagaimana fungsinya, sehingga pelaksanaan pilkada pun bisa berjalan dengan baik. Selama ini pelaksanaan pemilu selalu diwarnai dengan permasalahan netralitas penyelenggara. Hal tersebut menjadi persoalan, apalagi terjadi secara terus berulang dan sulit dihindari. Belum lagi permasalahan netralitas pada pegawai negeri sipil (PNS), yang seharusnya tidak memihak ke salah satu kandidat, dipertanyakan. Banyak hal yang membuat netralitas tidak terjaga, salah satunya dikarenakan faktor kedekatan dengan kandidat petahana. Semakin dekatnya waktu pemilihan pilkada serentak 9 Desember 2015, kita harus optimis pelaksanaan pilkada serentak tahun ini akan berlangsung sukses dibanding pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya. Masyarakat sebelum menentukan pilihannya, agar mempertimbangkan untuk memilih kandidat kepala daerah berdasarkan program kerja yang ditawarkan. Pilihlah pasangan atas dasar program kerja yang baik untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat, bukan dilihat dari janji-janji yang akan diberikan. Masyarakat juga harus memastikan apakah masuk atau tidak dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), jangan sampai tidak memberikan hak suaranya.

Agar tidak menodai jalannya demokrasi, maka pilkada harus dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber), dengan melaksanakan aturan yang ada, tidak membawa masalah Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA), mencegah pernyataan yang bersifat provokatif, serta menjunjung tinggi pilkada yang santun. Untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada secara keseluruhan dan memperoleh pemimpin sesuai harapan rakyat maka diperlukan sinergitas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, pemangku kepentingan dan masyarakat pemilih. Para penyelenggara pilkada harus bersikap netral dan para pemangku kepentingan harus taat kepada aturan yang ada, sehingga akan tercipta pemilu yang damai dan berkualitas. Peran serta dan partisipasi masyarakat untuk menolak golongan putih, kampanye hitam dan mencegah money politik dengan berbagai modus, tidak kalah pentingnya sehingga akan tercipta masyarakat Peduli dengan Pilkada dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 akan berjalan dengan lancar sesuai harapan.