Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena berdasarkan audit BPK orang nomor satu di ibu kota itu merugikan negara dalam kasus RS Sumber Waras.

"Tidak ada alasan KPK tidak memeriksa Ahok. Data pelanggaran dan kerugian negara sudah ada di BPK," kata pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada Publicapos.com, Selasa (24/11).

Menurut Muslim, KPK tidak bisa mengelak untuk segera memeriksa Ahok karena data BPK tentang dugaan korupsi mantan Belitung Timur itu sudah lengkap. "BPK sudah memeriksa Ahok sembilan jam. Walaupun satu hari setelah diperiksa BPK, Ahok masih terlihat melawan, tapi ia tidak bisa menghindar bukti-bukti di BPK," jelas Muslim.

Sebelumnya Ahok keluar ruang pemeriksaan BPK setelah diperiksa selama sembilan jam. Gubernur yang kerap disapa Ahok ini dicecar delapan lembar draft pertanyaan.

"Ini rangkaian pemeriksaan permintaan KPK dan kita telah pemeriksaan sudah dilakukan sejak Agustus 2015. Ahok kooperatif dalam pemeriksaan ini," kata Juru Bicara BPK Yudi Ramdan usai pemeriksaan di Gedung BPK, Senin (23/11) di Jakarta.

Yudi mengatakan hasil pemeriksaan kali ini akan segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, KPK berwenang untuk memanggil dan menetetapkan status tersangka.(tgh/ahn)


http://www.publicapos.com/nasional/1...k-periksa-ahok