Komisi I DPR menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeli helikopter dari industri pertahanan lokal.

Saran itu diberikan Komisi I menanggapi rencana Presiden membeli helikopter baru jenis Agusta Westland AW-101 asal Italia guna menggantikan helikopter yang lama jenis Super Puma asal Perancis.

"Inilah saatnya menunjukkan keberpihakkan kepada indsutri pertahanan kita, jangan beretorika. Kalau presiden ragu akan produksi dalam negeri, justru itu akan menjadi pretensi yang buruk bagi calon pemakai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 23 November 2015.

Menurut Tantowi, jika pembelian helikopter industri lokal dijadikan pilihan oleh presiden maka menjadi wujud nyata pembelaan industri pertahan Indonesia dan juga pilihan yang strategis.

"Akan sangat elok dan bermakna bila Presiden memulai itu. Jadi harus ada keberpihakan kalau mau maju," ujar politikus Partai Golkar itu.

Tantowi menjelaskan, mekanisme pembelian helikopter ini melalui instrumen kepresidenan yakni Sekretariat Negara (Setneg), dan Setneg.

Kedua lembaga itu, kata dia, tidak bermitra dengan Komisi I sehingga Komisi I tidak pernah membahas ini. Dalam hal ini, Setneg akan berdiskusi dengan TNI. "Kita sendiri belum pernah membicarakan soal ini karena tidak bermitra," tandasnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menganggap wajar apabila Presiden berencana membeli helikopter baru.

Menurut dia, helikopter yang lama, yakni jenis Super Puma merupakan buatan tahun 2000 dan telah digunakan sejak tahun 2002 yang sudah dipakai selama 13 tahun. "Menurut saya demi keamanan sudah selayaknya diganti," ujar Tubagus.

Kemudian, lanjutnya, untuk anggaran tahun 2016 Setneg setelah mendapat saran dari TNI AU merencanakan membeli helikopter pengganti yakni, jenis AW 101 Agusta buatan Itali .

Menurut dia, helikopter ini cukup canggih dengan interior yang mewah dan space yang lebar sehingga cukup nyaman untuk dipakai oleh VVIP sekelas presiden.

"Tapi harganya menurut informasi sekitar USD 55 juta. Cukup mahal bila dibandingkan dgn jenis Super Puma produk PT DI kebangsaan anak bangsa yang harganya 'hanya' USD 35 juta," katanya.

Menurut Hasanuddin, bila Super Puma mau dilengkapi seperti AW 101 Agusta sesungguhnya tinggal menambah saja seperti FLIR (forward looking infra red ) , chaff and flare dispencer (proteksi /anti peluru kendali ), infra red jammer dan laser warning. Dan semua alat ini seluruhnya diperkirakan seharga USD 5 juta.

Sehingga harga satu unit Super Puma maksimal sekitar USD 40 juta."Dengan membeli produk dalam negeri maka negara untung sebesar 30% dari harga dasar setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, PT Dirgantara Indonesia mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun , dengan investasi skill untuk anak bangsa yang terus berkembang . Layanan purna jual seperti perawatan dan pengadaan suku cadang nya pun akan lebih murah dan terjamin.

"Sementara untuk suku cadang Agusta pasti akan lebih mahal dalam status import dan tidak ada jaminan tidak diembargo," katanya,

Karena itu, Tubagus menyarankan, sudah saatnya mengganti helikopter kepresidenan, tapi akan lebih bijak bila menggunakan produk dalam negeri saja dan sesuai dengan amanah UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

"Dalam Pasal 43 menyatakan, tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksinya," tuturnya.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1...kal-1448330406