- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ini dia hasil Rapat MKD hari ini terkait Setya Novanto !
TS
indonesianpeopl
Ini dia hasil Rapat MKD hari ini terkait Setya Novanto !
Senin 23 Nov 2015, 17:10 WIB
MKD Permasalahkan Status Sudirman Said Sebagai Pelapor Novanto
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah selesai menggelar rapat pleno mengenai laporan menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setya Novanto. Hasilnya, MKD malah mempermasalahkan status Sudirman sebagai pelapor.
"Kita memerlukan opini pakar mengenai legal standing (pelapor) dalam bab 4 pasal 5 tata beracara MKD. Tadi belum bisa disepakati, tidak mungkin diputuskan kalau tidak ada kesepakatan," ucap ketua MKD Surahman Hidayat dalam jumpa pers di ruang MKD Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Pasal 5 itu menyebut soal pihak-pihak yang dapat membuat laporan ke MKD. Yaitu pimpinan DPR, anggota atau masyarakat. MKD mempermasalahkan status Sudirman sebagai menteri yang tak disebut dalam ketentuan itu.
"Setelah lihat dokumen, Pak SS (Sudirman Said) ketika datang ke MKD menyampaikan bukan sebagai individu, tapi sebagai Menteri ESDM dengan kop resminya," ujar politikus PKS itu.
Surahman menyebut, rapat pleno memperdebatakan kata 'dapat' dalam pasal 5, apakah Sudirman bisa dikategorikan pelapor atau tidak. Atas perdebatan itu, MKD memutuskan rapat ditunda sampai besok untuk mendengar ahli bahasa.
"Kita lanjutkan besok sore dengan menghadirkan pakar bahasa hukum. Kenapa? Karena kita memerlukan opini pakar mengenai legal standing dalam bab 4 pasal 5 tata beracara MKD," imbuhnya.
(bal/tor) http://news.detik.com/berita/3078315...elapor-novanto[/QUOTE]
dan selain itu....
Buat Panasbung dan Panastak nih ane dah siapin tempat debat di bawah ya !!
MKD Permasalahkan Status Sudirman Said Sebagai Pelapor Novanto
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah selesai menggelar rapat pleno mengenai laporan menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setya Novanto. Hasilnya, MKD malah mempermasalahkan status Sudirman sebagai pelapor.
"Kita memerlukan opini pakar mengenai legal standing (pelapor) dalam bab 4 pasal 5 tata beracara MKD. Tadi belum bisa disepakati, tidak mungkin diputuskan kalau tidak ada kesepakatan," ucap ketua MKD Surahman Hidayat dalam jumpa pers di ruang MKD Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Pasal 5 itu menyebut soal pihak-pihak yang dapat membuat laporan ke MKD. Yaitu pimpinan DPR, anggota atau masyarakat. MKD mempermasalahkan status Sudirman sebagai menteri yang tak disebut dalam ketentuan itu.
"Setelah lihat dokumen, Pak SS (Sudirman Said) ketika datang ke MKD menyampaikan bukan sebagai individu, tapi sebagai Menteri ESDM dengan kop resminya," ujar politikus PKS itu.
Surahman menyebut, rapat pleno memperdebatakan kata 'dapat' dalam pasal 5, apakah Sudirman bisa dikategorikan pelapor atau tidak. Atas perdebatan itu, MKD memutuskan rapat ditunda sampai besok untuk mendengar ahli bahasa.
"Kita lanjutkan besok sore dengan menghadirkan pakar bahasa hukum. Kenapa? Karena kita memerlukan opini pakar mengenai legal standing dalam bab 4 pasal 5 tata beracara MKD," imbuhnya.
(bal/tor) http://news.detik.com/berita/3078315...elapor-novanto[/QUOTE]
dan selain itu....
Quote:
Senin 23 Nov 2015, 17:24 WIB
MKD Juga Permasalahkan Rekaman Novanto-Freeport yang Hanya 11,38 Menit
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Hasil rapat pleno MKD selain mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor, juga mempermasalahkan durasi rekaman yang belum utuh. MKD hanya menerima 11,38 menit, sementara seluruhnya ada 120 menit.
"Ada masalah lagi, sesungguhnya rekaman 120 menit durasinya. Di flashdisk yang dikirim hanya berdurasi 11 menit 38 detik, masih kurang 100 menit. Tentu 100 menit itu isinya apa," kata Ketua MKD Surahman Hidayat dalam jumpa pers usai rapat di ruang MKD, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Surahman menyebut jumlah 120 menit itu diperoleh dari keterangan Sudirman Said saat melapor. Menurutnya, data dari 11,38 menit belum bisa disimpulkan karena materinya tidak utuh.
"Kalau transkripnya lebih pendek lagi dari 11,38 menit," ujar politikus PKS itu.
Soal apakah Sudirman perlu menyerahkan secara utuh 120 menit rekaman itu, Surahman menyebut itu masalah teknis prosedural. MKD akan lebih dulu mengkaji legal standing Sudirman Said sebagai pelapor.
"(Rekaman kurang sekitar 100 menit), itulah nambah pertanyaan tentang kurang laiknya sebuah pengaduan," ucap Surahman.
Sebelumnya, MKD mempermasalahkan posisi Sudirman sebagai pelapor ke MKD. Menurut MKD dalam pasal 5 tata beracara, yang bisa disebut sebagai pelapor adalah pimpinan DPR, anggota DPR atau masyarakat.
Sementara Sudirman melapor sebagai menteri, yang menurut sebagaian anggota MKD, tak diatur dalam tata beracara. MKD akan memanggil ahli bahasa dalam rapat lanjutan Selasa (24/11) besok pukul 14.00 WIB.
(bal/tor)http://news.detik.com/berita/3078334...nya-1138-menit
Gimana sih nambah bingung Masyarakat
[QUOTE]Senin 23 Nov 2015, 17:49 WIB
Wakil Ketua MKD DPR: Sudirman Said Bisa Jadi Pelapor Novanto!
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mempermasalahkan status Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor yang dianggap tak diatur dalam tata beracara MKD. Wakil ketua MKD Junimart Girsang punya pandangan berbeda.
"Di pasal 5 itu tentang tata beracara jelas mengatakan siapa saja dapat (membuat laporan ke MKD). Kedua, disebutkan harus jelas identitas, ada kronologis masalah. Jadi apa masalahnya sekarang ini?" ucap Junimart Girsang usai pleno MKD di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Pasal dimaksud ada pada bab IV pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD. Isinya yait: Laporan dapat disampaikan oleh a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.
Pleno MKD memperdebatakan kata 'dapat', apakah Sudirman Said bisa disebut pelapor, karena laporan dibuat atas nama dia sebagai menteri dengan kop resmi, bukan masyarakat. Sementara di pasal itu tidak ada klausul menteri.
"Saya tidak bicara menteri, siapa saja boleh. Anda (wartawan) juga boleh kalau mau melapor," ujar politikus PDIP itu.
Atas perdebatan itu, MKD memutuskan menunda rapat hingga Selasa (24/11) besok untuk memanggil ahli bahasa menjelaskan kata 'dapat' dalam tata beracara MKD. Namun Junimart pesimis dengan agenda besok.
"Saya pesimis akan memanggil ahli bahasa hukum. Kita juga ahli. Kalau dapat, berarti tentatif siapa saja," tuturnya.
"Dalam pasal 5 ini tak disebut dilarang menteri, pemahamannya semua orang," tegasnya.
Namun karena kalah suara, akhirnya MKD memutuskan untuk memanggil ahli bahasa yang disebut dari Kemenkumham untuk menjelaskan klausul kata 'dapat' tersebut. Hal ini bisa menentukan apakah laporan Sudirman bisa ditindaklanjuti atau tidak.
http://news.detik.com/berita/3078392...elapor-novanto
(bal/tor)
Hmmm, Kita tunggu besok aja ya, semoga yang benar menang ! MKD Juga Permasalahkan Rekaman Novanto-Freeport yang Hanya 11,38 Menit
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Hasil rapat pleno MKD selain mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor, juga mempermasalahkan durasi rekaman yang belum utuh. MKD hanya menerima 11,38 menit, sementara seluruhnya ada 120 menit.
"Ada masalah lagi, sesungguhnya rekaman 120 menit durasinya. Di flashdisk yang dikirim hanya berdurasi 11 menit 38 detik, masih kurang 100 menit. Tentu 100 menit itu isinya apa," kata Ketua MKD Surahman Hidayat dalam jumpa pers usai rapat di ruang MKD, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Surahman menyebut jumlah 120 menit itu diperoleh dari keterangan Sudirman Said saat melapor. Menurutnya, data dari 11,38 menit belum bisa disimpulkan karena materinya tidak utuh.
"Kalau transkripnya lebih pendek lagi dari 11,38 menit," ujar politikus PKS itu.
Soal apakah Sudirman perlu menyerahkan secara utuh 120 menit rekaman itu, Surahman menyebut itu masalah teknis prosedural. MKD akan lebih dulu mengkaji legal standing Sudirman Said sebagai pelapor.
"(Rekaman kurang sekitar 100 menit), itulah nambah pertanyaan tentang kurang laiknya sebuah pengaduan," ucap Surahman.
Sebelumnya, MKD mempermasalahkan posisi Sudirman sebagai pelapor ke MKD. Menurut MKD dalam pasal 5 tata beracara, yang bisa disebut sebagai pelapor adalah pimpinan DPR, anggota DPR atau masyarakat.
Sementara Sudirman melapor sebagai menteri, yang menurut sebagaian anggota MKD, tak diatur dalam tata beracara. MKD akan memanggil ahli bahasa dalam rapat lanjutan Selasa (24/11) besok pukul 14.00 WIB.
(bal/tor)http://news.detik.com/berita/3078334...nya-1138-menit
Gimana sih nambah bingung Masyarakat
[QUOTE]Senin 23 Nov 2015, 17:49 WIB
Wakil Ketua MKD DPR: Sudirman Said Bisa Jadi Pelapor Novanto!
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mempermasalahkan status Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor yang dianggap tak diatur dalam tata beracara MKD. Wakil ketua MKD Junimart Girsang punya pandangan berbeda.
"Di pasal 5 itu tentang tata beracara jelas mengatakan siapa saja dapat (membuat laporan ke MKD). Kedua, disebutkan harus jelas identitas, ada kronologis masalah. Jadi apa masalahnya sekarang ini?" ucap Junimart Girsang usai pleno MKD di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Pasal dimaksud ada pada bab IV pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD. Isinya yait: Laporan dapat disampaikan oleh a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.
Pleno MKD memperdebatakan kata 'dapat', apakah Sudirman Said bisa disebut pelapor, karena laporan dibuat atas nama dia sebagai menteri dengan kop resmi, bukan masyarakat. Sementara di pasal itu tidak ada klausul menteri.
"Saya tidak bicara menteri, siapa saja boleh. Anda (wartawan) juga boleh kalau mau melapor," ujar politikus PDIP itu.
Atas perdebatan itu, MKD memutuskan menunda rapat hingga Selasa (24/11) besok untuk memanggil ahli bahasa menjelaskan kata 'dapat' dalam tata beracara MKD. Namun Junimart pesimis dengan agenda besok.
"Saya pesimis akan memanggil ahli bahasa hukum. Kita juga ahli. Kalau dapat, berarti tentatif siapa saja," tuturnya.
"Dalam pasal 5 ini tak disebut dilarang menteri, pemahamannya semua orang," tegasnya.
Namun karena kalah suara, akhirnya MKD memutuskan untuk memanggil ahli bahasa yang disebut dari Kemenkumham untuk menjelaskan klausul kata 'dapat' tersebut. Hal ini bisa menentukan apakah laporan Sudirman bisa ditindaklanjuti atau tidak.
http://news.detik.com/berita/3078392...elapor-novanto
(bal/tor)
Buat Panasbung dan Panastak nih ane dah siapin tempat debat di bawah ya !!
Diubah oleh indonesianpeopl 23-11-2015 17:59
0
6.4K
83
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan