Merdeka.com - Guna menunjang kegiatan kepresidenan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana membeli helikopter baru. Heli mewah yang diincar tersebut adalah AgustaWestland AW101, yang diklaim sebagai kendaraan udara jenis terbaru di dunia.

Pembelian helikopter ini dilakukan untuk menggantikan peran SuperPuma yang biasa dipakai presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke daerah. Pemilihan heli sebagai alat transportasi udara dilakukan karena bisa menjangkau daerah sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

Helikopter menawarkan pelbagai kenyamanan kepada penumpangnya, terutama tamu VVIP. Mulai dari sofa, ruangan yang lebih luas, dan mampu memuat lebih banyak penumpang.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11)

Sementara itu, Sekretaris Militer Kepresidenan (Sesmilpres) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah tak terlibat sama sekali dalam pembelian helikopter mewah tersebut. Pengadaan itu sepenuhnya inisiatif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

"Pengadaannya dilakukan TNI AU. Sedangkan kami hanya pengguna saja," ungkap Hadi.

Namun, pembelian itu tak menimbulkan polemik di masyarakat. Tak ada protes atau kritik keras seperti yang terjadi di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) ketika membeli pesawat kepresidenan.

Dulu, saat pemerintahan SBY membeli pesawat kepresidenan kritik keras terus berdatangan. Pesawat mewah itu berjenis Boeing Business Jet 2, memang diperuntukan untuk VVIP baik dari segi kenyamanan maupun keselamatan.

Pesawat dipesan ke pabrikan Boeing di Seattle, Amerika Serikat tahun 2012 lalu. Harganya USD 91,2 juta, dengan kurs saat itu nilainya Rp 820 miliar.

Kritik berdatangan. Alasannya, kebutuhan presiden saat itu tidak mengharuskan memiliki pesawat kepresidenan.

"Intensitas kepergian presiden mengacu periode saat ini kan terbatas dibandingkan overhead cost yang harus ditanggung," ujar Sekretaris FPAN Teguh Juwarno, usai diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2) 2012 silam.

Selain itu, Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menyomasi Presiden RI terkait pembelian Pesawat kepresidenan. Pembelian pesawat jenis Boeing 737-800 Business Jet 2 seharga sekitar USD 91 juta itu dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum.

Masih banyak lagi kritikan-kritikan lain. Nyatanya pesawat tersebut jadi dibeli dan hanya dinikmati oleh SBY beberapa bulan saja karena tak lama habis masa jabatannya. Justru Jokowi yang lebih banyak menikmati pesawat kepresidenan tersebut.
Sumber