Ketua organisasi Syi’ah, Organization of Ahlulbayt for Social Support and Education (OASE) Emilia Renita Az menuntut agar pemerintah bisa melindungi pemeluk Syi’ah di Indonesia. Alasannya karena pemeluk Syi’ah memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya soal perlindungan dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Renita saat melakukan konferensi pers menggugat deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) Jakarta dan Wali Kota Bogor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (28/10) siang.

Renita juga memprotes Pemerintah Indonesa yang seharusnya bisa mendidik kaum mayoritas dalam hal ini Ahlussunnah.

“Seharusnya Negara bisa melindungi siapapun dia yang berkepercayaan berbeda dengan mayoritas. Justru pemerintah harus bisa mendidik yang mayoritas. Bukan kita yang minoritas,” ujar Renita.

Selain itu, Renita juga mengingatkan, bahwa sebelum digelarnya deklarasi ANNAS Jakarta, ia pernah melayangkan surat kepada Kapolda Metro Jaya untuk melarang kegiatan tersebut.

Namun hal ini tidak diindahkan oleh pihak kepolisian. Sehingga deklarasi ANNAS tetap berjalan. Lalu dengan kekecewaan ini, Renita mengancam pihak yang berwenang, jika masalah ANNAS tidak bisa terselasaikan, ia bisa saja membuat aliansi tandingan ANNAS, seperti Aliansi Nasional Anti-Sunni.

“Nah, kalau sampai ANNAS ini tidak selesai, kita juga berarti bisa bikin Aliansi Nasional Anti-Sunni karena kita orang Syi’ah misalnya,” tegas Renita.