Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengkritik hasil kerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menilai, dokumen yang diserahkan Pansel KPK terkait hasil seleksi dan profil calon pimpinan KPK sangat jauh dari standar umumnya.

"Mohon maaf, ibu-ibu mungkin orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Tapi untuk urusan Pansel ini, mohon maaf, ini seperti kegiatan ibu-ibu arisan,"kata Masinton dalam rapat dengar pendapat dengan pansel KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Politisi PDI-P ini menjelaskan, dokumen yang diserahkan Pansel terkait capim KPK hanya tiga lembar untuk setiap orangnya. Di dalamnya hanya ada identitas umum seperti nama, riwayat pendidikan dan pekerjaan.

Harusnya, kata Masinton, di sana ada penjelasan mengenai proses seleksi setiap capim.

Selain itu, harus ada pula transkrip wawancara Pansel terhadap para capim. Harus ada juga skor dari pansel untuk setiap capim.

"Ini kayaknya ada yang ditutupi. Padahal asasnya adalah transparansi. Kenapa data hasil seleksi tak diserahkan utuh ke kami. Ada apa?" ucap Masinton.

Semua anggota Komisi III pun menyatakan protes yang sama kepada Pansel.

Anggota Komisi III dari Nasdem, Taufiqulhadi, bahkan sampai menunjukkan dokumen yang diterima dari hasil seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial sebagai pembanding.

Menanggapi cecaran Komisi III itu, anggota pansel KPK Enny Nurbaningsih mengakui hasil wawancara calon belum ditranskrip semuanya.

Namun dia mengaku akan segera memberinya hari Senin.

"Kalau video wawancaranya sudah ada. Kalau transkripnya akan kami usahakan Senin atau Selasa sudah selesai," ucap Enny. ????????????

Ini Capim KPK Paling Jelek yang Pernah Ada

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengaku pesimistis terhadap nama-nama calon pimpinan KPK yang saat ini diserahkan kepada DPR. Menurut dia, sistem yang digunakan Panitia Seleksi Capim KPK tidak dilakukan secara maksimal.

"Ini capim KPK yang paling jelek yang pernah ada. Yang punya kompetensi hanya Busyro," ujar Abdullah, saat ditemui seusai memberikan pemaparan soal pemberantasan korupsi di Universitas Al Azhar, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Abdullah menjelaskan bahwa keraguan tersebut salah satunya muncul karena melihat latar belakang delapan capim KPK yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pimpinan KPK saat ini. Ia juga mengkritik cara berpikir Panitia Seleksi Capim KPK yang dinilai terlalu mengutamakan keterwakilan lembaga dan jender dalam komposisi pimpinan KPK, ketimbang kemampuan dan integritas calon.

Selain itu, ia menilai Pansel Capim KPK tidak bekerja secara maksimal. Misalnya, salah satu calon pimpinan yang dianggap memenuhi syarat justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Misalnya dari 19 orang itu ada tersangka, berarti dari 48 orang sebelumnya, termasuk satu orang yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kan menunjukan (para capim) bermasalah," kata Abdullah.

Abdullah mengkhawatirkan, hal-hal yang semakin memperlemah KPK akan terjadi selanjutnya jika lembaga tersebut dipimpin oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Ia berharap, media massa dan lembaga swadaya masyarakat bisa terus mengawasi KPK sehingga semangat pemberantasan korupsi tidak menjadi hilang. (???????????)